KlikMojok – Pada Kamis, 19 November 2026, halaman depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dipadati ratusan massa. Bukan sekadar keramaian biasa, melainkan gelombang aspirasi yang dibawa oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Tuban. Mereka datang bukan untuk menuntut hal yang muluk, melainkan sebuah angka yang krusial bagi kelangsungan hidup: Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tuban tahun 2027 yang selaras dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Di tengah hiruk pikuk persiapan rapat internal Pemkab Tuban mengenai pembahasan UMK 2027, FSPMI hadir sebagai pengawal, menyuarakan tuntutan agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan realitas dan kebutuhan para pekerja. Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kabupaten Tuban, Duraji, menegaskan bahwa momentum aksi ini dipilih bertepatan dengan agenda penting tersebut, sebuah langkah strategis untuk memastikan suara buruh tidak terabaikan.
Namun, Duraji menyoroti sebuah kejanggalan fundamental dalam proses ini. Menurutnya, pembahasan UMK yang dilakukan terlalu dini, bahkan bisa disebut prematur. “Rapat hari ini sebetulnya prematur karena UMK itu tidak boleh rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP), sementara UMP belum diputuskan oleh Gubernur, jadwalnya diperkirakan tanggal 21 November, namun Kabupaten sudah mengusulkan,” ujar Duraji pada hari yang sama. Pernyataannya bukan tanpa dasar. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan yang secara eksplisit menggarisbawahi bahwa UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP.
Implikasinya cukup serius. Apabila rekomendasi UMK yang diajukan oleh Pemkab Tuban nantinya lebih rendah dari UMP Jawa Timur yang baru akan diputuskan, maka rekomendasi tersebut berpotensi dikembalikan untuk disesuaikan kembali. “Jadi rapat hari ini saya anggap prematur karena belum menyesuaikan yang diharapkan Undang-Undang tersebut,” tegas Duraji, menggarisbawahi pentingnya menanti keputusan UMP Provinsi sebelum finalisasi UMK daerah.
Meskipun menyadari proses pembahasan masih terlampau dini, FSPMI tidak lantas berdiam diri. Mereka tetap mengawal rapat dengan membawa tuntutan konkret: penetapan upah minimum di Kabupaten Tuban harus berdasarkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Duraji menyebutkan bahwa berdasarkan rilis pemerintah, angka KHL di Kabupaten Tuban berada di kisaran Rp3,2 juta. Angka ini, baginya, seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besaran upah minimum untuk tahun yang akan datang.
Kondisi upah minimum yang berlaku saat ini pun tak luput dari sorotan. Dengan UMK Tuban saat ini yang juga berada di angka sekitar Rp3,2 juta, para pekerja merasa tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara itu, proyeksi Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur untuk tahun 2027 diperkirakan akan melampaui Rp3,7 juta. Kesenjangan ini memicu harapan yang kuat dari FSPMI. “Hari ini UMK Kabupaten Tuban Rp3,2 juta, artinya kita dipaksakan menutupi atau menambal kebutuhan hidup tersebut. Sedangkan, 2027 nanti upah minimum Provinsi lebih dari Rp3,7 juta, jadi harapan kami upah yang direkomendasikan Kabupaten Tuban tahun 2027 mendekati UMP Jatim,” pungkas Duraji, menyuarakan aspirasi kolektif para buruh.
Melalui aksi dan advokasi ini, FSPMI Kabupaten Tuban berharap Pemkab Tuban dapat secara serius mengakomodasi aspirasi pekerja. Mereka mendorong agar rekomendasi upah minimum yang diajukan tidak hanya sekadar memenuhi ketentuan regulasi semata, tetapi juga secara fundamental memperhatikan kebutuhan hidup layak dan kesejahteraan buruh. Sebab, di balik setiap angka upah, ada harapan akan kehidupan yang lebih baik dan martabat yang terjaga bagi para tulang punggung ekonomi daerah.












