KlikMojok – Irjen Polisi Ahrie Sonta Nasution secara resmi mengajukan banding setelah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Putusan yang dibacakan pada Selasa, 10 November 2026, di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, ini terkait dengan dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Tindakan banding ini merupakan hak terduga pelanggar dalam menanggapi keputusan yang telah ditetapkan.
Pernyataan mengenai pengajuan banding tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Polisi Johnny Eddizon Isir, di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, pada Selasa malam. “Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” ungkap Irjen Isir, seperti dilaporkan oleh Tirto.
Irjen Isir menambahkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Irjen Ahrie Sonta akan melalui proses sesuai mekanisme internal kepolisian. Selanjutnya, kasus ini akan diperiksa secara mendalam oleh komisi yang berwenang di tingkat banding.
Selain sanksi administratif PTDH, Majelis Sidang KKEP juga menjatuhkan sanksi etika kepada Irjen Ahrie Sonta. Perilaku yang dilakukan olehnya dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Menurut penjelasan Irjen Isir, majelis secara tegas menilai bahwa Ahrie terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik kepolisian.
Pelanggaran yang disidangkan ini berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas Irjen Ahrie Sonta saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. Dalam kapasitasnya tersebut, ia dinilai telah menyalahgunakan kewenangan akses terhadap perangkat teknologi yang dimiliki oleh institusi Polri. Penggunaan akses tersebut diduga untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Proses sidang etik sendiri berlangsung cukup panjang, dimulai sejak pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 20.10 WIB. Selama persidangan, sejumlah saksi yang sebelumnya telah diperiksa oleh Bareskrim juga dihadirkan untuk memberikan keterangan.
Irjen Isir menjelaskan lebih lanjut mengenai dasar hukum yang dikenakan dalam perkara etik ini. Ketentuan tersebut mencakup Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, yang mengatur tentang Pemberhentian Anggota Polri. Selain itu, beberapa ketentuan relevan dari Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri juga diterapkan dalam kasus ini.
Transparansi persidangan ini juga terjamin karena turut dipantau oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam sidang memperoleh kesempatan yang adil untuk mendalami keterangan para saksi serta menguji bukti-bukti yang diajukan. Berdasarkan penilaian Kompolnas, persidangan telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan dan akuntabilitasnya tetap terjaga dengan baik.
Penting untuk diketahui bahwa penetapan Irjen Ahrie Sonta sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri telah dilakukan lebih awal, yakni pada tanggal 3 November 2026. Penetapan ini dilakukan sebelum dirinya menjalani sidang etik, dan berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, dalam penjelasannya mengenai perkara ini, pihak Polri juga mengindikasikan bahwa dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menargetkan Presiden Prabowo saja. Namun, dugaan penyadapan ini juga menyasar berbagai pihak lain, termasuk pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta kalangan pengusaha.
