KlikMojok – Awal November 2026, langit institusi kepolisian Indonesia kembali diwarnai mendung. Gemuruh isu dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mencuat, menyeret beberapa nama perwira tinggi ke dalam pusaran sorotan publik. Di antara mereka, sosok Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Dr. Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, menjadi pusat perhatian. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2002 ini, yang rekam jejaknya merentang dari satuan reserse hingga lingkungan Istana Kepresidenan, kini menghadapi babak baru yang penuh tantangan.
Lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 2 April 1981, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution telah menginjak usia 45 tahun pada November 2026. Fondasi pengabdiannya di Korps Bhayangkara dimulai dari Akpol angkatan 2002, Batalyon Wicaksana Laghawa, sebuah angkatan yang melahirkan banyak perwira berprestasi. Namun, Ahrie tidak hanya mengandalkan pengalaman lapangan. Haus akan ilmu, ia terus mengasah kompetensinya melalui jalur pendidikan formal dan non-formal, baik di dalam maupun luar negeri.
Setelah menamatkan pendidikan di Akpol, jenjang akademisnya berlanjut ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada tahun 2009. Tak berhenti di situ, ia kemudian mengikuti Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimen) Polri pada tahun 2016, dilanjutkan dengan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri pada tahun 2024. Wawasan internasionalnya pun diperkaya melalui pendidikan di Politie Academy, Apeldoorn, Belanda, serta Joint Special Operation University di Tampa, Florida, Amerika Serikat. Puncak pencapaian akademisnya adalah gelar doktor Ilmu Kepolisian, yang diraih melalui disertasi bertema ‘Reformasi Kultural Polri’. Disertasi ini mencerminkan kepeduliannya terhadap pembenahan budaya organisasi dan profesionalisme di tubuh institusi kepolisian, sebuah isu krusial yang pernah mendapat apresiasi dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) saat ia terpilih sebagai ajudan Presiden Prabowo pada Oktober 2024.
Sebelum namanya bersinar di lingkungan pimpinan Polri dan Istana, Ahrie telah malang melintang di medan operasional penegakan hukum. Salah satu jejaknya terukir di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Pada tahun 2018, saat menjabat Kepala Unit (Kanit) Subdirektorat 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, ia terlibat langsung dalam pengungkapan sejumlah kasus peredaran narkotika. Catatan gemilang menunjukkan keberhasilannya mengungkap peredaran lebih dari 100 kilogram narkotika hanya dalam kurun waktu dua bulan. Tak hanya itu, ia juga menjadi bagian dari tim yang membongkar jaringan narkotika internasional di Perairan Tanjung Berakit, Pulau Bintan, dengan barang bukti mencapai 1,6 ton.
Pengalaman di bidang reserse ini menjadi bekal penting sebelum ia mendapatkan penugasan strategis lainnya. Nama Ahrie juga tercatat dalam penanganan kasus buronan Djoko Tjandra. Pada Juli 2020, ia merupakan bagian dari tim yang berhasil menjemput Djoko Tjandra di Malaysia, mengakhiri pelarian panjang buronan kasus korupsi Bank Bali tersebut. Operasi ini kala itu berada di bawah arahan Komjen Listyo Sigit Prabowo, yang saat itu menjabat Kepala Bareskrim Polri.
Tak hanya pidana umum, Ahrie juga pernah bergabung dalam Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Operasi Nemangkawi di Papua, sebuah operasi kepolisian yang berupaya menjaga keamanan di wilayah bergejolak tersebut. Berbagai penugasan ini menegaskan pengalaman Ahrie yang luas di bidang penegakan hukum, mulai dari pemberantasan narkotika hingga operasi keamanan.
Lingkup kepemimpinannya meluas ketika pada tahun 2020, Ahrie dipercaya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kala masih berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Posisi ini menguji kemampuannya dalam mengelola organisasi kepolisian di tingkat wilayah, menjaga stabilitas keamanan, serta melayani masyarakat.
Setelah sukses mengemban tugas tersebut, karier Ahrie menanjak ke lingkungan pimpinan tertinggi Polri. Namanya kian dikenal luas setelah dipercaya menjadi Sekretaris Pribadi (Sekpri) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Februari 2021. Penunjukan ini bukan tanpa alasan; Ahrie bahkan telah mendampingi Listyo Sigit Prabowo dalam proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR sebelum resmi menjabat Kapolri. Berada di lingkaran inti pimpinan Polri, Ahrie mendapatkan pengalaman berharga dalam mendukung aktivitas kedinasan dan koordinasi institusi. Pada periode ini pula, ia dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa dari AKBP menjadi Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol.).
Kompolnas, melalui anggotanya Poengky Indarti, pada Oktober 2024 pernah memuji rekam jejak Ahrie sebagai “cemerlang”, menyoroti latar belakang pendidikan doktor Ilmu Kepolisiannya yang relevan dengan reformasi kultural Polri.
Puncak kariernya di lingkungan eksekutif tiba pada 23 Oktober 2024, ketika Ahrie terpilih sebagai ajudan Presiden Prabowo Subianto dari unsur Polri. Penunjukan ini melalui proses seleksi ketat, di mana ia adalah satu dari enam personel Polri yang mengikuti seleksi, sebagaimana dijelaskan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kala itu. Posisi ajudan presiden menuntut tanggung jawab besar dalam mendukung kegiatan kepala negara, mulai dari pendampingan hingga pengamanan. Poengky Indarti dari Kompolnas kembali memberikan apresiasi, menyebut “pengalaman, pendidikan, profesionalisme, dan loyalitas” sebagai modal penting Ahrie dalam menjalankan tugas mulia tersebut. Penugasan di Istana ini menandai babak baru yang berbeda, jauh dari hiruk-pikuk operasional lapangan yang selama ini ia geluti.
Setelah menyelesaikan masa baktinya sebagai ajudan Presiden, Ahrie kembali ke lingkungan internal Polri. Pada Oktober 2025, ia dipercaya menjabat Penyelidik Pengamanan Internal Utama Tingkat II Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri. Tak lama berselang, tepatnya pada 6 Oktober 2025, ia memperoleh kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol.), sebuah bintang satu yang menghiasi pundaknya, bersama sejumlah perwira tinggi lainnya di Mabes Polri.
Laju kariernya terus menanjak. Pada tahun 2026, melalui mutasi yang termuat dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution dipercaya menduduki jabatan Kepala Divisi Hukum Polri, menggantikan Irjen Pol. Agus Nugroho. Penugasan ini sekaligus mengantarkannya menyandang pangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.), sebuah bintang dua yang menempatkannya di jajaran elite Polri. Divisi Hukum Polri sendiri memiliki peran krusial dalam memberikan dukungan dan pertimbangan hukum, mulai dari pembinaan hukum, penyusunan kebijakan, hingga pendampingan persoalan hukum di lingkungan Korps Bhayangkara. Jabatan ini menunjukkan pergeseran fokus penugasan Ahrie, dari operasional lapangan, pengamanan internal, kini ke ranah pembinaan hukum di tingkat Mabes Polri.
Namun, di tengah perjalanan kariernya yang terus menanjak dan semakin strategis, nama Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution kembali menjadi sorotan tajam publik pada November 2026. Perhatian ini muncul seiring pengumuman Bareskrim Polri mengenai penetapan tiga anggota Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ketiga inisial yang disebut adalah LSP, ASN, dan EH. Mereka disangkakan atas dugaan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal (illegal access).
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengonfirmasi bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti. Ketiganya juga disebut telah menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri. Dalam pemberitaan yang beredar, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution disebut sebagai salah satu perwira dengan inisial ‘ASN’ yang terseret dalam perkara ini dan diberitakan sebagai tersangka.
Perkembangan ini tentu menjadi catatan penting dalam rekam jejak Ahrie, yang sebelumnya dikenal sebagai ajudan Presiden Prabowo dan kini menjabat Kadivkum Polri. Meskipun demikian, informasi mengenai perkara ini harus ditempatkan sesuai perkembangan penyidikan dan keterangan resmi aparat penegak hukum. Penting untuk diingat bahwa “Status tersangka bukan merupakan bukti bahwa seseorang telah terbukti bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.”
Perjalanan karier Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution adalah sebuah narasi tentang dedikasi, pendidikan, dan penugasan yang beragam di tubuh Polri. Dari bangku Akpol, hiruk-pikuk reserse, kepemimpinan wilayah, hingga lingkungan pimpinan tertinggi Polri dan Istana Kepresidenan, ia telah menapaki setiap jenjang dengan pengalaman yang kaya. Latar belakang pendidikan doktor Ilmu Kepolisiannya menegaskan komitmennya terhadap profesionalisme institusi. Namun, seperti layaknya sebuah kisah yang kompleks, babak terbaru yang menyeret namanya dalam dugaan kasus penyadapan ilegal menjadi ujian berat, sekaligus pengingat akan dinamika dan tantangan yang tak henti mengiringi setiap perjalanan pengabdian. Memberitakan rekam jejaknya secara berimbang menjadi kunci untuk memahami potret utuh seorang perwira tinggi yang kini berada di persimpangan jalan.
Biodata Singkat Irjen Pol. Dr. Ahrie Sonta Nasution:
- Nama: Irjen Pol. Dr. Ahrie Sonta Nasution
- Tempat Lahir: Bandung, Jawa Barat
- Tanggal Lahir: 2 April 1981
- Usia: 45 tahun (November 2026)
- Pendidikan Kepolisian: Akpol 2002 (Batalyon Wicaksana Laghawa)
- Pendidikan Lanjutan: PTIK 2009, Sespimen 2016, Sespimti 2024
- Pendidikan Luar Negeri: Politie Academy Apeldoorn, Belanda; Joint Special Operation University, Florida, Amerika Serikat
- Gelar Akademik: Doktor Ilmu Kepolisian
- Pangkat: Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.)
- Jabatan Terakhir: Kepala Divisi Hukum Polri (sejak Oktober 2026)
- Jabatan Sebelumnya: Penyelidik Pengamanan Internal Utama Tingkat II Divpropam Polri, Ajudan Presiden Prabowo Subianto, Sekretaris Pribadi Kapolri, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Kanit Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
