KlikMojok – Bayangkan sebuah kampung di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, di mana rumah-rumah warga berdiri kokoh di antara pepohonan tropis dan bentangan pesisir yang indah. Di wilayah ini, laut bukan hanya penghubung antar pulau bagi penduduk, tetapi juga pemisah yang signifikan dari pusat-pusat layanan di daratan utama. Untuk mencapai Sikakap dari Padang, warga harus menyeberangi laut, dengan perjalanan kapal feri yang bisa memakan waktu sekitar 12 jam, atau kapal cepat sekitar empat hingga enam jam, bergantung pada rute dan kondisi pelayaran. Dalam kondisi geografis seperti ini, keberadaan internet memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar hiburan; ia adalah jendela menuju dunia yang lebih luas, terutama ketika kualitas jaringan yang ada masih belum memadai.
Yogi Gilang Arya Setia, seorang pria berusia 39 tahun, mengambil inisiatif untuk mengatasi masalah konektivitas di Kecamatan Sikakap, Kepulauan Mentawai. Ia mulai menjual voucher internet Starlink kepada warga setempat. Namun, langkahnya ini justru membawanya ke meja hijau di Pengadilan Negeri Padang. Jaksa menuntut Yogi tiga bulan penjara karena menyelenggarakan jasa telekomunikasi tanpa izin. Meskipun demikian, pada Kamis, 15 Oktober 2026, majelis hakim Pengadilan Negeri Padang menyatakan Yogi terbukti bersalah, tetapi memberikan pemaafan tanpa menjatuhkan pidana maupun tindakan.
Keputusan hakim tersebut didasari oleh pertimbangan atas manfaat konkret yang telah diberikan Yogi bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Putusan ini secara jelas menyoroti pentingnya menyeimbangkan penegakan hukum dengan aspek kemanusiaan dan dampak sosial yang positif, sekaligus memberikan pelajaran berharga mengenai hubungan antara hukum dan kemanusiaan.
Sejak tahun 2024 hingga 1 Oktober 2025, Yogi diketahui membeli layanan internet satelit Starlink dan kemudian menjual aksesnya melalui sistem voucher. Meskipun perbuatannya melanggar ketentuan perizinan yang berlaku, ia secara efektif telah membantu warga memperoleh layanan internet yang sangat mereka butuhkan. Inisiatif seperti ini patut mendapatkan apresiasi, mengingat pembangunan seringkali tidak selalu berasal dari proyek-proyek skala besar, anggaran pemerintah, atau seremoni resmi, melainkan bisa dimulai dari upaya individu yang peka terhadap kesulitan sesama dan berupaya mencari solusi.
Meski putusan hakim memberikan pemaafan, hal itu tentu tidak meniadakan kewajiban bagi setiap penyelenggara jasa telekomunikasi untuk mengurus perizinan yang diperlukan. Namun, kasus Yogi ini menyoroti urgensi adanya regulasi yang lebih proporsional, khususnya bagi usaha berskala kecil yang beroperasi di wilayah terpencil. Proses pengurusan perizinan telekomunikasi seringkali bisa menjadi beban administratif dan finansial yang signifikan.
Sebuah kabar baik muncul sejak Agustus 2026, ketika Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) mengambil langkah proaktif dengan memfasilitasi dialog antara Telkomsat dan Starlink. Tujuannya adalah untuk membina Yogi agar ia dapat secara resmi menjadi penjual kembali layanan internet. Pendekatan ini dinilai lebih menjanjikan karena berupaya mencari solusi agar layanan internet tetap dapat menjangkau warga Sikakap, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi Yogi untuk menjalankan usahanya secara legal. Namun, penting untuk memastikan bahwa biaya akses internet yang ditawarkan tidak justru membebani masyarakat.
Sebagai alternatif lain, Yogi bisa mempertimbangkan untuk mengembangkan model layanan sosial berbasis komunitas. Jika tujuan utamanya adalah membantu masyarakat terhubung dengan internet, skema pembiayaannya dapat melibatkan partisipasi warga, lembaga pendidikan, yayasan, atau organisasi sosial. Penting untuk diingat bahwa model sosial semacam ini tetap harus mematuhi ketentuan perizinan dan penggunaan layanan yang berlaku.
Dalam model ini, pengelola perlu melakukan perhitungan cermat terhadap biaya langganan, listrik, perangkat jaringan, dan perawatan, kemudian menyusun skema pembiayaan yang transparan. Salah satu sumber dana yang dapat dipertimbangkan adalah wakaf produktif. Hasil pengelolaan wakaf tersebut dapat dialokasikan untuk membiayai akses internet masyarakat, sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Komunitas dapat bekerja sama dengan pengelola wakaf yang memiliki kompetensi agar proses penghimpunan, pengelolaan, dan pelaporan dana wakaf berjalan sesuai ketentuan.
Pilihan pembiayaan lainnya adalah melalui iuran warga. Sebagai contoh, seratus keluarga di suatu komunitas bisa menyepakati besaran kontribusi bulanan berdasarkan kemampuan masing-masing. Dengan skema ini, warga yang memiliki kemampuan finansial lebih dapat membantu keluarga yang kurang mampu. Alternatifnya, komunitas bisa menerapkan iuran minimum untuk menutupi biaya operasional, yang kemudian dilengkapi dengan sumbangan sukarela dari warga yang mampu. Semua skema iuran ini memerlukan pembukuan yang terbuka dan pengawasan bersama guna memastikan semangat gotong royong tetap terjaga dan tidak menimbulkan potensi perselisihan.
Meskipun demikian, penerapan model sosial ini tetap memerlukan perhitungan yang sangat cermat. Internet satelit, seperti Starlink, membutuhkan biaya langganan dan investasi perangkat yang tidak sedikit. Selain itu, pengelola juga harus mampu mengatur kapasitas jaringan, melakukan pembagian lebar pita (bandwidth), menjamin keamanan akses, serta membatasi jumlah pengguna. Tanpa perencanaan teknis yang matang, kualitas jaringan dapat menurun drastis, sehingga mengurangi manfaat yang diharapkan.
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membantu memetakan kebutuhan masyarakat, memfasilitasi pembentukan kelembagaan, serta menghubungkan komunitas dengan berbagai program pemerataan internet yang sah. Lebih jauh lagi, negara perlu secara aktif mengevaluasi kapan subsidi, pembangunan infrastruktur, atau kemitraan dengan penyedia layanan menjadi opsi yang paling efektif untuk mencapai pemerataan akses. Gotong royong masyarakat memang dapat mengisi sebagian kesenjangan, namun tanggung jawab utama untuk memastikan pemerataan akses internet yang memadai tetap memerlukan dukungan kebijakan publik yang komprehensif.
Putusan hakim dalam kasus Yogi secara jelas menunjukkan betapa esensialnya mempertimbangkan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat saat menegakkan hukum. Oleh karena itu, pemerintah kini dituntut untuk mengambil langkah lanjutan dengan memperbaiki sistem perizinan dan membuka ruang yang lebih besar bagi inisiatif-inisiatif masyarakat. Jangan sampai ada individu yang harus menghadapi proses hukum terlebih dahulu sebelum negara benar-benar menyadari kebutuhan mendesak warga di daerah pelosok.
Yogi telah berupaya menyalakan ‘lampu’ penerangan di sudut-sudut yang jauh dari pusat layanan. Kini, tugas negara adalah memastikan ‘lampu’ tersebut memenuhi standar keamanan sekaligus mempermudah jalan menuju sakelarnya. Hukum memang harus menjaga ketertiban, namun kebijakan publik juga harus memberikan ruang yang cukup bagi munculnya solusi-solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Keberhasilan pemerataan telekomunikasi tidak cukup hanya diukur dari jumlah izin yang diterbitkan atau pelanggaran yang ditindak. Ukuran sesungguhnya harus mencakup berapa banyak sekolah yang akhirnya memperoleh akses, berapa banyak keluarga yang terhubung dengan layanan publik esensial, dan bagaimana usaha kecil dapat berkembang karena ketersediaan internet dengan harga yang terjangkau. Bagi masyarakat di pelosok, internet adalah gerbang menuju berbagai kesempatan. Negara seharusnya menjadi fasilitator utama untuk membuka jalan tersebut, bukan membiarkan biaya tinggi dan kerumitan administrasi menjadi penghalang yang sulit mereka lewati. (#)
