KlikMojok – Hamparan pasir putih yang memukau, deburan ombak yang menenangkan, serta potensi bahari yang melimpah, menjadikan Situbondo, Jawa Timur, sebuah kanvas alami yang siap dilukis dengan goresan investasi. Namun, di balik pesona itu, tersembunyi sebuah ironi finansial yang menghantui: tingginya angka kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) yang mencapai 29,87 persen. Angka ini, alih-alih mencerminkan kesehatan ekonomi daerah secara keseluruhan, justru merupakan “getah” dari utang korporasi raksasa yang operasional proyeknya berada di Situbondo, namun pusatnya di Jakarta. Fenomena ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana persepsi finansial yang kompleks bisa menjerat potensi pengembangan daerah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember mencatat lonjakan angka NPL Kabupaten Situbondo yang signifikan ini. Kepala OJK Jember, Aris Budiman, menjelaskan akar permasalahannya usai acara banker’s lunch di kantor OJK Jember, Kamis (17/9/2026) sore. “Kredit korporasi ini kan sebetulnya yang kredit adalah kantor pusat di Jakarta. Cuma karena lokasi proyeknya di Situbondo dampaknya ketika bermasalah ke Situbondo secara khusus,” terang Aris, menguraikan benang kusut di balik statistik yang membingungkan itu.
Meski OJK tidak secara spesifik menyebut nama perusahaan di hadapan media, penelusuran dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (2/7/2026) yang dikutip dari CNNIndonesia.com, mengarahkan pada PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP). Perusahaan pengolahan dan eksportir udang yang beroperasi di Situbondo ini, diketahui memiliki kewajiban pelunasan kredit terhadap sejumlah bank dengan total sekitar Rp2,8 triliun. Inilah salah satu pilar utama yang menopang angka NPL Situbondo ke level yang mengkhawatirkan.
Namun, Aris Budiman juga memberikan perspektif yang berbeda. Jika angka kredit korporasi tersebut dikeluarkan dari perhitungan, NPL Situbondo sesungguhnya hanya tercatat 5,04 persen. Angka ini sejalan dengan rata-rata kredit macet di kawasan Sekarkijang atau Eks Karesidenan Besuki dan Lumajang, yang meliputi Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang. Bahkan, portofolio NPL usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Situbondo pun tidak tinggi, hanya sekitar 7,5 persen. Ini menunjukkan bahwa kesehatan finansial riil UMKM dan masyarakat Situbondo relatif stabil, namun tertutup oleh bayangan utang korporasi.
Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, merasakan betul dampak dari angka NPL yang menyesatkan ini. Ia mengakui bahwa besarnya kredit macet telah membuat para investor enggan melirik. Upaya pemerintah daerah untuk menarik investor, termasuk dalam pengelolaan destinasi ikonik Pasir Putih, tak kunjung membuahkan hasil hingga batas waktu penawaran 9 September 2026. “Wajar kalau memang investor besar belum melirik Situbondo ketika melihat data 29,8 persen itu. Make sense sih. Padahal itu tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang kami kerjakan sekarang,” keluh Rio, menyoroti persepsi yang keliru namun berdampak nyata.
Sejak tahun 2025, berbagai ikhtiar telah dilakukan Rio, mulai dari kegiatan Investor Day hingga serangkaian pertemuan dengan para pemodal. Namun, semua usahanya seolah “menggantang asap” di tengah bayangan angka NPL yang membubung tinggi. “Kalau membaca di angka 29,87 persen, seolah-olah Situbondo ada masalah. Padahal itu cuma beberapa pihak saja dan kalau itu di-exclude, NPL cuma lima persen,” imbuhnya, menegaskan perjuangan melawan stigma finansial.
Dalam situasi yang menantang ini, Pemerintah Kabupaten Situbondo tidak menyerah. Tidak ada pilihan lain selain berjuang lebih keras untuk meyakinkan investor, terutama demi pengembangan Pasir Putih. “Kita tetap fighting, akan terus menawarkan, menawarkan, menawarkan,” tegas Rio, menunjukkan semangat pantang menyerah. Ia juga mendapatkan masukan berharga dari pihak perbankan untuk memperkuat sinergi. “Saya yakin perbankan pasti punya circle, debitur-debitur yang bisa diandalkan untuk melirik tawaran dari kami untuk mengelola Pasir Putih,” harapnya.
Kisah Situbondo ini menjadi sebuah pelajaran penting dalam pendidikan ekonomi regional. Ia mengajarkan bahwa angka statistik, betapapun akuratnya, kadang tidak menceritakan keseluruhan cerita. Diperlukan pemahaman mendalam tentang konteks dan detail di baliknya untuk menghindari kesalahpahaman yang bisa menghambat kemajuan. Perjuangan Situbondo adalah perjuangan melawan persepsi, sebuah upaya gigih untuk menunjukkan wajah asli potensi daerah yang tak selayaknya terselubung oleh bayangan utang korporasi yang tak berafiliasi langsung dengan kesehatan ekonominya.
