KlikMojok – Komisi D dan Komisi B DPRD Sidoarjo melangsungkan rapat dengar pendapat atau hearing pada Kamis (3/9) sore guna mengusut serta mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut. Namun, agenda penting ini justru diwarnai kekecewaan lantaran perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Sidoarjo dan Asosiasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sidoarjo tidak hadir.
Ketidakhadiran kedua pihak yang paling diharapkan tersebut memicu kekecewaan di kalangan anggota Komisi D DPRD Sidoarjo. Hearing ini sendiri diadakan sebagai tindak lanjut atas dugaan kasus keracunan yang menimpa ratusan santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, setelah mengonsumsi MBG yang disediakan oleh SPPG Kalitengah.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, mengungkapkan bahwa pihaknya sangat membutuhkan penjelasan langsung dari BGN dan pengelola SPPG. Penjelasan tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari standar operasional prosedur (SOP), kelayakan sarana dan prasarana, hingga mekanisme pengawasan dapur yang digunakan untuk program MBG.
Namun, karena pihak-pihak kunci yang diharapkan memberikan keterangan mendalam tidak hadir, hearing hanya berhasil mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Sidoarjo. “Kami agak kecewa karena ketidakhadiran perwakilan BGN dan juga Koordinator Wilayah SPPG. Kami ingin menggali seperti apa SOP-nya,” terang Dhamroni.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh selama hearing, Dhamroni menilai bahwa implementasi standar SPPG di Sidoarjo masih jauh dari kondisi ideal. Ia bahkan menyebutkan bahwa dari lebih dari 100 SPPG yang beroperasi, hanya sebagian kecil saja yang dianggap memenuhi standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, DPRD Sidoarjo mendesak agar dilakukan audit operasional secara menyeluruh terhadap semua SPPG yang ada.
Audit ini harus mencakup berbagai aspek krusial, di antaranya tingkat higienitas, kondisi fisik ruangan, keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM), serta kepatuhan terhadap penerapan SOP yang berlaku. “Segera saja nanti bersama Satgas, BGN, bekerja sama dengan para pihak untuk melakukan audit operasional SPPG. Sudahkah persyaratan standar minimalnya terpenuhi? Mulai higienitas, ruangan, IPAL, SDM, dan SOP-nya sudah berjalan standar atau tidak,” tegas Dhamroni.
Dhamroni menekankan bahwa audit tersebut merupakan langkah mendesak dan penting untuk mencegah terulangnya masalah serupa di kemudian hari. Ia juga mengingatkan agar tidak terburu-buru memberikan label negatif kepada SPPG tertentu sebelum ada hasil pemeriksaan yang jelas. “Jangan kita menjustifikasi bahwa SPPG saat ini tidak memenuhi semuanya. Makanya audit operasional itu menjadi dasar,” ujarnya.
Lebih lanjut, jika hasil audit menemukan adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian, kewenangan untuk melakukan evaluasi hingga memberikan sanksi berada sepenuhnya di tangan BGN, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Silakan kewenangannya BGN untuk mengevaluasi, memberikan punishment dan sebagainya ketika operasional SPPG itu tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan BGN nasional,” jelas Dhamroni.
Mengenai alasan ketidakhadiran BGN dan Koordinator Wilayah SPPG, Dhamroni menyatakan bahwa pihaknya menerima penjelasan sementara. BGN disebut sedang mendampingi inspeksi mendadak (sidak) dari pusat, sementara Koordinator Wilayah SPPG dikabarkan sedang berada di luar kota. Meskipun demikian, Dhamroni mempertanyakan alasan tersebut, mengingat baik BGN maupun SPPG memiliki struktur organisasi yang seharusnya memungkinkan mereka untuk mengirimkan perwakilan. “Kita bisa terima alasan sementara itu. Tapi untuk selanjutnya, InsyaAllah tanggal 7 akan kita hadirkan kembali. Para pihak harus hadir,” tegasnya.
Dhamroni juga mengingatkan bahwa program MBG adalah program nasional dengan tujuan mulia untuk mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu, niat baik tersebut jangan sampai tercoreng hanya karena kurangnya profesionalitas dari para pengelola SPPG. “Jangan sampai MBG ini kemudian niat baik dari Presiden untuk mencerdaskan anak bangsa menjadi tercederai hanya karena kekurangprofesionalan para pengelola SPPG,” katanya.
Senada dengan Dhamroni, Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, juga menyatakan kekecewaannya atas absennya BGN Sidoarjo dan Asosiasi SPPG. Menurut Bangun, kedua pihak ini justru merupakan entitas paling krusial untuk dimintai penjelasan terkait implementasi program MBG. “Kalau Dinkes dan Dikbud itu mitra kami. Kami bisa selalu koordinasi, bisa selalu meminta informasi maupun data. Tapi dari BGN Cabang Sidoarjo dan Asosiasi SPPG ini yang sebetulnya perlu kami dengar,” ujarnya.
Bangun Winarso menilai bahwa insiden dugaan keracunan massal yang terjadi di Sidoarjo harus dijadikan momentum untuk evaluasi serius dan mendalam, bukan sekadar berhenti setelah kasusnya menjadi viral. “Yang kita inginkan ini ada segera tindak lanjut, bukan hanya viralnya saja. Bagaimana SPPG yang sudah ada di Sidoarjo ini tidak terjadi lagi menyajikan makanan yang berisiko tinggi,” katanya. Ia juga menyoroti kapasitas produksi SPPG yang dapat mencapai 3.000 porsi makanan setiap hari, dengan waktu pengolahan yang dimulai sejak dini hari.
