Banyak orang mengira politik itu soal uang besar, banner di pinggir jalan, lalu menang pemilu. Padahal kalau diperhatikan lebih dalam, politik sering kali mirip permainan catur: langkahnya sudah disiapkan jauh sebelum orang lain sadar permainannya dimulai.
Beberapa bulan terakhir, nama Adies Kadir kembali ramai dibicarakan. Awalnya karena gelombang kritik publik dan demonstrasi pada 2025 yang membuatnya sempat dinonaktifkan dari pimpinan DPR RI. Tapi tidak lama setelah itu, arah ceritanya berubah. Ia justru masuk ke posisi yang jauh lebih strategis: hakim Mahkamah Konstitusi. Lalu kursi DPR yang ditinggalkannya diisi oleh putrinya sendiri melalui mekanisme PAW.
Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat kebetulan politik biasa. Tapi kalau perjalanan Adies diikuti dari awal, pola langkahnya memang tampak rapi dan panjang.
Nama Adies Kadir sebenarnya sudah cukup lama beredar di politik Surabaya. Ia pernah menjadi anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009–2014 dari Partai Golkar. Pada 2010, ia juga ikut kontestasi Pilwali Surabaya mendampingi Arif Afandi melawan pasangan Tri Rismaharini–Bambang DH.
Meski kalah, langkah politiknya tidak berhenti.
Justru setelah itu kariernya naik ke level nasional. Pada Pemilu 2014, ia berhasil lolos ke DPR RI dari Dapil Jawa Timur I meliputi Surabaya dan Sidoarjo. Setelah itu terpilih lagi pada 2019, lalu kembali menang pada Pemilu 2024.
Artinya, selama lebih dari satu dekade, ia berhasil menjaga basis politik di wilayah yang sama.
Dan di sinilah menariknya.
Politik ternyata bukan soal menang sekali. Tapi bagaimana mempertahankan pengaruh dalam waktu lama.
Kalau dipikir-pikir, Surabaya dan Sidoarjo itu bukan daerah kecil. Karakter pemilihnya keras, kritis, dan cepat berubah. Banyak tokoh datang dan hilang begitu saja setelah pemilu selesai. Tapi ada juga yang mampu bertahan karena tahu cara merawat jaringan.
Dalam dunia politik, jaringan itu kadang lebih penting daripada baliho.
Adies termasuk tipe politisi yang terlihat memahami hal itu. Ia aktif di partai, cukup lama berada di Komisi III DPR yang membidangi hukum, serta membangun posisi di lingkar elite nasional sampai akhirnya menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029.
Lalu datang Pemilu 2024.
Di dapil Surabaya–Sidoarjo, Adies meraih sekitar 147 ribu suara. Sementara putrinya, Adela Kanasya Adies, yang juga maju dari Partai Golkar di dapil yang sama, memperoleh sekitar 12 ribu lebih suara.
Untuk ukuran pendatang baru, angka itu tidak kecil.
Banyak orang waktu itu mungkin menganggapnya sekadar upaya mengenalkan nama keluarga. Tapi setelah kejadian tahun 2025 dan 2026, orang mulai melihatnya sebagai bagian dari langkah politik yang lebih panjang.
Pada pertengahan 2025, muncul gelombang demonstrasi dan kritik publik terhadap DPR, terutama soal isu tunjangan dan kehidupan elite politik. Adies ikut menjadi sorotan setelah komentarnya soal tunjangan DPR ramai diperbincangkan publik.
Situasi memanas. Partai kemudian menonaktifkannya sementara dari jabatan pimpinan DPR mulai September 2025.
Tetapi politik memang sering sulit ditebak.
Tidak sampai setahun kemudian, namanya justru muncul sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Posisi yang bagi banyak politisi jauh lebih strategis dibanding kursi parlemen biasa.
Karena MK bukan lembaga kecil.
Di tempat itulah sengketa pemilu diputus. Tafsir konstitusi ditentukan. Bahkan arah politik nasional bisa berubah lewat satu putusan.
Publik Indonesia baru saja menyaksikan betapa besar pengaruh MK saat polemik pencalonan Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024. Sejak saat itu, masyarakat makin sadar bahwa lembaga ini punya pengaruh besar terhadap arah kekuasaan.
Maka ketika seorang politisi senior berpindah dari DPR ke MK, banyak orang melihatnya bukan sekadar pindah pekerjaan.
Dan setelah Adies masuk MK, kursi DPR RI yang kosong akhirnya ditempati putrinya sendiri lewat mekanisme Pergantian Antar Waktu karena ia merupakan peraih suara berikutnya dari Partai Golkar di dapil tersebut.
Secara aturan, semuanya sah.
Tetapi dari luar, rangkaian peristiwanya terlihat seperti bangunan yang memang sudah disiapkan lama.
Dari DPRD Surabaya.
Naik ke DPR RI.
Masuk lingkar elite nasional.
Menempatkan generasi berikutnya di dapil yang sama.
Lalu bergerak ke posisi strategis di Mahkamah Konstitusi.
Kalau direnungkan, politik memang bukan pekerjaan yang selesai dalam satu musim pemilu.
Ia lebih mirip orang membangun usaha keluarga puluhan tahun. Pelan-pelan membuka jaringan. Menjaga relasi. Menyiapkan penerus. Membaca peluang. Dan tahu kapan harus pindah posisi.
Mungkin karena itu banyak politisi baru cepat hilang setelah pemilu selesai. Mereka datang hanya membawa uang dan popularitas sesaat, tapi tidak punya fondasi panjang.
Padahal politik, seperti juga kehidupan di Surabaya, sering dimenangkan oleh orang-orang yang telaten “ngopeni”.
Ngopeni hubungan.
Ngopeni jaringan.
Ngopeni loyalitas.
Dan sabar menunggu waktu yang tepat.
Dari cerita Adies Kadir ini, orang mungkin bisa setuju atau tidak setuju secara politik. Tapi ada satu pelajaran yang menarik untuk dicatat:
Hal besar biasanya tidak dibangun mendadak.
Ia disusun pelan-pelan. Kadang sampai belasan tahun. Dan saat hasilnya terlihat, orang baru sadar bahwa permainan sebenarnya sudah dimulai sejak lama.
Penulis: Anjaya Wibawana
