
Duh, pusing juga ya ngatur duit negara! Apalagi kalau anggarannya terus-terusan dipangkas. Itulah yang lagi dirasakan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Mereka baru aja mengajukan usulan tambahan anggaran super jumbo buat tahun 2026, nilainya fantastis: Rp 586 miliar! Katanya sih, duit segini penting banget buat nutupin kebutuhan belanja operasional dan non-operasional yang makin mencekik.

Masalahnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso curhat nih. Pagu anggaran Kementerian Perdagangan buat 2026 itu cuma Rp 1,40 triliun, alias anjlok Rp 200 miliar dibanding tahun sebelumnya. Miris, kan? Makanya, dalam Rapat Kerja bareng Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2025) lalu, Pak Budi langsung ngegas minta tolong.
Usulan tambahan anggaran ini bukan kaleng-kaleng, lho. Udah dikirim resmi lewat surat nomor BR.02.00/508/MSTD/SD/08/2025, tertanggal 12 Agustus 2025, ke Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jumlah pastinya sih Rp 586.635.770.000, biar detailnya gak meleset sedikit pun.
Nah, dari Rp 586 miliar itu, Pak Budi ngejelasin kalau Rp 153,91 miliar (sekitar 26,24 persen) bakal dialokasikan buat belanja operasional. Sisanya, Rp 432,72 miliar (sekitar 73,76 persen), buat belanja non-operasional. Kalau usulan ini disetujui, total pagu anggaran Kementerian Perdagangan bisa naik jadi Rp 1,98 triliun. Lumayan banget buat napas, kan?
Tapi, ada yang lebih bikin kaget nih. Pak Budi juga mengungkapkan bahwa pagu anggaran Kementerian Perdagangan ini trennya selalu menurun tiap tahun, dari 2023 sampai 2026. Total penurunan yang terjadi sejak 2023 udah mencapai Rp 871.877.293 ribu, alias 38,37 persen! Kebayang dong, gimana susahnya Kemendag berjuang dengan dana yang makin ciut?
Menurut Budi Santoso, belanja operasional Kemendag itu makin bengkak, otomatis belanja non-operasional buat mencapai target indikator kinerja perdagangan jadi harus dipangkas habis-habisan. Ini yang bikin Kemendag ‘pusing’ dan harus mengajukan tambahan anggaran.
Dengan pagu anggaran Kementerian Perdagangan yang sekarang Rp 1,40 triliun untuk 2026, duitnya bakal dibagi ke tiga program utama. Program perdagangan dalam negeri cuma kebagian Rp 34,46 miliar, perdagangan luar negeri dapat Rp 88,90 miliar, dan yang paling besar malah buat manajemen perhubungan, Rp 1,27 triliun. Proporsinya kelihatan timpang, ya.
Oh ya, dari pagu anggaran Rp 1,40 triliun itu, sebagian besar (Rp 1,35 triliun atau 96,82 persen) berasal dari Rupiah Murni (RN), sisanya (Rp 44,53 miliar atau 3,18 persen) dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk jenis belanjanya, mayoritas (Rp 1,19 triliun atau 85,01 persen) buat operasional, dan cuma Rp 209,87 miliar (14,99 persen) yang dialokasikan buat belanja non-operasional. Jadi, jelas banget kan, kenapa Kemendag butuh ‘suntikan dana’ segar?
Pilihan Editor: Bahaya Sisa Anggaran Mengucur ke Koperasi Merah Putih
Ringkasan
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 586 miliar untuk tahun 2026. Usulan ini diajukan karena pagu anggaran Kemendag tahun 2026 hanya Rp 1,40 triliun, menurun Rp 200 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Tambahan anggaran ini ditujukan untuk menutupi kebutuhan belanja operasional dan non-operasional.
Menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso, tren anggaran Kemendag terus menurun sejak 2023, dengan total penurunan mencapai Rp 871,87 miliar. Dari usulan Rp 586 miliar tersebut, Rp 153,91 miliar akan dialokasikan untuk belanja operasional dan Rp 432,72 miliar untuk belanja non-operasional. Jika disetujui, total pagu anggaran Kemendag akan menjadi Rp 1,98 triliun.








