KlikMojok – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, secara tegas menyatakan komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meskipun putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Pernyataan ini disampaikan oleh Jokowi kepada awak media di kediamannya yang berlokasi di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada Kamis, 12 November 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menekankan arah dukungannya. “Kami tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak,” kata Jokowi, seperti yang dikutip dari Antara News. Sikap ini menunjukkan kelanjutan dukungan terhadap agenda-agenda pro-rakyat yang akan dijalankan oleh pemerintahan baru.
Jokowi juga menyampaikan pandangannya mengenai dinamika politik yang terjadi, menilai bahwa hal tersebut merupakan bagian yang wajar dalam pelaksanaan jabatan publik. Ia mengungkapkan bahwa sebelum Gibran mengambil keputusan untuk mundur, dirinya telah berdiskusi langsung dengan putra sulungnya tersebut.
Dalam percakapan tersebut, Jokowi memberikan sebuah pesan penting kepada Gibran. “Jadi saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara,” ujar Jokowi, menggarisbawahi filosofi tentang sifat tidak permanen dari sebuah posisi atau kekuasaan.
Ketika ditanyai oleh wartawan mengenai rencana selanjutnya Gibran setelah melepaskan jabatannya, Presiden Jokowi mengaku belum mengetahui secara pasti apa yang akan dilakukan oleh putranya itu.
Pada hari yang sama, tepatnya sekitar pukul 11.15 WIB, Gibran Rakabuming Raka tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kedatangannya bertujuan untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pertemuan antara Gibran dan pimpinan MPR tersebut berlangsung kurang lebih selama 20 menit, sebagaimana disampaikan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
Muzani menjelaskan bahwa Gibran juga telah mengirimkan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat yang kemudian dibacakan oleh Muzani kepada para wartawan, Gibran secara eksplisit menyatakan bahwa ia berhenti dari jabatannya “atas permintaan sendiri.”
Gibran menyebutkan bahwa keputusannya ini didasari oleh “kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran pemerintahan.” Namun, Muzani menambahkan bahwa surat tersebut tidak memuat rincian alasan spesifik di balik pengunduran diri Gibran.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membatalkan rapat paripurna yang semula diagendakan untuk membahas usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP). Usulan HMP ini terkait dengan polemik dokumen pendidikan Gibran, yang sebelumnya disebut oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa telah ditandatangani oleh 120 anggota dari delapan fraksi.
Menanggapi langkah pengunduran diri ini, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan pembahasan lebih lanjut. Pembahasan mengenai tindak lanjut dari pengunduran diri tersebut akan dilakukan dalam sebuah rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok DPD.
Proses pergantian wakil presiden sendiri telah diatur dalam konstitusi. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus bersidang paling lambat 60 hari sejak jabatan wakil presiden dinyatakan kosong. Dalam sidang tersebut, MPR akan memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
