KlikMojok – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis, 12 November 2026, secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. Penyerahan surat pengunduran diri ini memicu diskusi mengenai prosedur konstitusional yang harus ditempuh selanjutnya serta kembali menyoroti polemik keabsahan dokumen pendidikannya.
Dalam kesempatan tersebut, putra Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu tampil mengenakan setelan jas hitam yang dipadukan dengan kemeja putih, lengkap dengan dasi berwarna merah, sebuah pilihan yang berbeda dari penampilan biasanya. Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengonfirmasi penerimaan surat tersebut seusai pertemuan dengan Gibran di lokasi yang sama.
“Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI,” kata Muzani, sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia. Muzani juga menambahkan bahwa Gibran telah lebih dahulu menyampaikan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto.
Gibran tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.15 WIB. Sebelum bertemu pimpinan MPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan bahwa Gibran sempat menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. Setelah pertemuan dengan pimpinan MPR, Gibran memilih meninggalkan gedung tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media yang telah menunggunya.
Setelah pertemuan tersebut, Ahmad Muzani belum mengumumkan secara spesifik tanggal efektif pengunduran diri Gibran maupun jadwal sidang MPR yang akan membahas masalah ini.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya telah menjelaskan bahwa MPR memiliki kewenangan untuk bersidang guna menyatakan kekosongan jabatan setelah menerima surat pengunduran diri seorang Wakil Presiden.
Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, MPR diwajibkan untuk menggelar sidang pemilihan dalam kurun waktu paling lama 60 hari sejak jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong. Dalam sidang pemilihan tersebut, MPR akan memilih satu dari dua calon yang diusulkan langsung oleh Presiden.
Tata cara pemilihan Wakil Presiden diatur secara rinci dalam Pasal 134 hingga Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024. Disebutkan bahwa paling lambat 3×24 jam setelah jabatan kosong, MPR harus mengadakan rapat gabungan untuk menetapkan jadwal sidang. Selanjutnya, Presiden diwajibkan mengajukan dua nama calon paling lambat 14 hari sebelum sidang pemilihan dilaksanakan.
MPR kemudian akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diajukan oleh kedua calon. Setelah proses verifikasi, pemungutan suara akan dilakukan, dan peraih suara terbanyak akan ditetapkan melalui Ketetapan MPR, yang kemudian dilantik dalam sidang paripurna.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo pada Selasa, 10 November 2026. Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga dilaporkan meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Polemik ini berpusat pada surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA yang digunakan Gibran saat mendaftar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 telah membatalkan surat tersebut dan memerintahkan pencabutannya melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim menilai bahwa dokumen yang menjadi dasar penyetaraan tersebut hanya menerangkan kehadiran Gibran dalam perkuliahan, bukan kelulusan atau penyelesaian pendidikan setara SMA. Pada hari yang sama dengan penyerahan surat pengunduran diri, Kamis, 12 November 2026, kuasa hukum Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyampaikan kepada PTUN Jakarta bahwa kementerian telah mencabut surat penyetaraan tersebut.
