KlikMojok – Pada Rabu, 11 November 2026, sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal dari delapan fraksi secara resmi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada pimpinan DPR. Usulan ini diajukan untuk menanggapi polemik yang berkembang mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menariknya, penyerahan usulan ini dilakukan hanya sehari setelah Gibran Rakabuming Raka diketahui menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Jumlah anggota DPR yang mengusulkan HMP ini secara signifikan melampaui batas minimal yang dipersyaratkan, yaitu 25 anggota. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, yang memimpin rapat penerimaan usulan tersebut, menyatakan, “Ada 120 anggota DPR yang mendorong Hak Menyatakan Pendapat.” Usulan penting ini diterima oleh dua pimpinan DPR, yaitu Saan Mustopa yang mewakili Fraksi NasDem, dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari Fraksi PKB.
Rincian mengenai jumlah pengusul dari masing-masing fraksi menunjukkan dukungan yang beragam: PKS menyumbang 28 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, Demokrat 18 anggota, PDIP 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, dan PAN 1 anggota. Rapat penerimaan usulan HMP ini berlangsung di ruang Komisi VIII dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh fraksi yang terlibat. Beberapa di antaranya adalah Benny K Harman dari Fraksi Demokrat, Ahmad Doli Kurnia dari Fraksi Golkar, dan Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS.
Muhammad Khozin, yang mewakili para pengusul dari Fraksi PKB, menjelaskan bahwa Hak Menyatakan Pendapat ini diajukan berdasarkan dugaan adanya “perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres” yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka.
Dalam kesempatan tersebut, Saan Mustopa membuka rapat dengan menjelaskan secara rinci mengenai dasar hukum yang melandasi pengajuan HMP ini. Ia menegaskan, “Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3.” Lebih lanjut, Saan menjelaskan bahwa salah satu cakupan dari hak ini adalah dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden, termasuk situasi di mana mereka dianggap tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatannya.
Setelah diterima, usulan HMP ini akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk selanjutnya dibacakan dalam sidang paripurna terdekat. Untuk dapat menjadi sikap resmi dari lembaga DPR, sidang paripurna tersebut wajib dihadiri oleh minimal dua pertiga dari total anggota DPR. Apabila usulan ini disetujui dalam paripurna, keputusan tersebut akan diteruskan ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang kemudian memiliki wewenang untuk meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar menyelenggarakan sidang istimewa.
Mardani Ali Sera, yang diketahui telah aktif menggalang tanda tangan dukungan sejak awal, menyampaikan harapannya agar proses HMP ini dapat segera bergulir. Ia mengungkapkan bahwa Fraksi PKS menginginkan agar sidang paripurna yang akan datang segera membacakan surat usulan yang telah diajukan oleh para anggota.
“Ini kan masih usulan anggota,” kata Mardani di kompleks parlemen, menjelaskan status usulan tersebut yang masih dalam tahap awal. Hingga saat ini, pimpinan DPR belum mengeluarkan pengumuman resmi mengenai jadwal pelaksanaan sidang paripurna untuk membahas usulan tersebut.
Gelombang pengajuan Hak Menyatakan Pendapat di DPR ini bukanlah suatu peristiwa yang muncul secara tiba-tiba, melainkan dipicu oleh serangkaian putusan penting yang dikeluarkan oleh lembaga yudisial dalam kurun waktu satu bulan terakhir.
Pemicu pertama adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober, yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana beserta 11 pemohon lainnya tidak dapat diterima. MK menilai bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan tersebut. Kendati demikian, dalam pertimbangan putusannya, MK secara eksplisit menyatakan bahwa mereka tidak menemukan adanya ijazah atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Hakim Konstitusi Asrul Sani mengungkapkan bahwa dokumen yang digunakan oleh Gibran hanyalah certificate of attendance, yang menurut Mahkamah Konstitusi “bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat.” Pertimbangan MK ini kemudian ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai pihak; sebagian melihatnya sebagai celah atau “pintu” bagi DPR untuk mengambil langkah, sementara pihak lainnya berpendapat bahwa putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk proses pemakzulan.
Pemicu kedua datang pada 30 Oktober, ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Subhan. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA secara resmi membatalkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang sebelumnya digunakan sebagai dasar penyetaraan pendidikan Gibran.
Menanggapi putusan MA tersebut, Mantan Ketua MK Mahfud MD melalui akun X-nya menulis, “Vonis MA yang membatalkan Suket setara SMA untuk Gibran sudah jelas.” Menurut pandangan Mahfud, implikasi yang tersisa dari putusan ini adalah terkait dengan jabatan wakil presiden dan aspek pidana. Namun, sebuah laporan dari Republika menyebutkan bahwa seorang pakar hukum berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut tidak secara otomatis dapat menggugurkan jabatan wakil presiden yang diemban Gibran.
Pemicu ketiga adalah penegasan dari Menko Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kumham), Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut bersifat final. Menurut Yusril, upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji keabsahan ijazah Gibran menjadi tidak relevan atau “tidak berguna” karena putusan dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah mencapai tahap final.
Di tengah berbagai tekanan yang muncul, Gibran Rakabuming Raka diketahui menemui Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 10 November. Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Prasetyo Hadi juga menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak niat pengunduran diri yang disampaikan oleh Gibran. Lebih lanjut, pihak Istana juga menginformasikan bahwa Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Namun, beberapa jam setelah pernyataan Istana, Gibran memberikan versinya sendiri mengenai pertemuan tersebut. “Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN,” ujar Gibran, sambil menunjukkan dokumen-dokumen pendidikannya mulai dari jenjang SD hingga S1. Ia juga mengklaim bahwa dirinya diminta untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) guna mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.
Klaim yang disampaikan oleh Gibran tersebut kemudian dibantah keras. Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakom), Syahganda Nainggolan, secara tegas membantah bahwa Presiden Prabowo Subianto pernah menyarankan Gibran untuk melanjutkan perjuangannya di jalur pengadilan.
Perbedaan keterangan antara Wakil Presiden Gibran dan pihak Istana ini hingga kini masih belum mendapatkan jawaban yang jelas. Menanggapi situasi ini, Denny Indrayana bereaksi dengan keras. Menurut laporan dari Antara, ia bahkan menyebut langkah yang diambil Gibran sebagai “pembangkangan konstitusi.”
Terlepas dari niat pengunduran diri Gibran, sejumlah politisi menegaskan bahwa hal tersebut tidak secara otomatis akan menghentikan proses yang sedang berjalan di DPR. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, berpendapat bahwa niat pengunduran diri Gibran tidak akan memengaruhi proses pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di parlemen.
Senada dengan itu, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya, menyatakan bahwa proses di DPR akan tetap berjalan selama pengunduran diri Gibran belum diformalkan atau diresmikan. Bahkan, sehari sebelum rapat penerimaan usulan HMP, Saan Mustopa telah menegaskan bahwa Hak Menyatakan Pendapat ini dapat berjalan secara paralel dengan upaya hukum yang sedang ditempuh Gibran di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dari pihak Istana, Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa proses yang terjadi di DPR merupakan sebuah proses politik yang harus dihormati oleh semua pihak. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka sendiri, menurut laporan Antara, tetap menjalankan tugas-tugasnya seperti biasa sejak dirinya mengajukan niat untuk mengundurkan diri.
Hingga saat ini, beberapa hal krusial masih belum menemui kejelasan. Pertanyaan-pertanyaan seperti kapan sidang paripurna akan membacakan usulan HMP, apakah mayoritas anggota DPR akan menyetujui usulan tersebut, apakah niat pengunduran diri Gibran akan diformalkan, serta bagaimana lembaga-lembaga terkait akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung, masih menjadi tanda tanya besar. Selain itu, penggugat Subhan juga dikabarkan berencana untuk memperkarakan Presiden Prabowo Subianto jika tidak segera ada pengangkatan wakil presiden baru. Situasi ini menunjukkan kompleksitas dan ketidakpastian yang masih menyelimuti polemik ini.
