KlikMojok – Di antara riuhnya tawa anak-anak dan aroma masakan rumahan di Gang Mangga, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, terselip sebuah ketakutan yang menjulang tinggi, setinggi menara telekomunikasi yang telah 15 tahun menancap di sana. Bukan lagi simbol kemajuan teknologi, menara itu kini adalah bayang-bayang ancaman, terutama bagi 40 keluarga yang hidup di bawahnya. Menara telekomunikasi milik salah satu provider ini, yang telah lama menjadi bagian dari lanskap permukiman padat penduduk, kini justru memicu penolakan keras dari warga sekitar yang mendesak agar segera dibongkar dan tidak lagi diberikan perpanjangan izin operasional.
Ketegasan sikap warga ini bukanlah tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, mereka menyaksikan sendiri bagaimana area di sekitar menara terkesan dibiarkan kumuh, tanpa pemeliharaan yang layak. Lebih mengkhawatirkan lagi, kemiringan fisik bangunan menara itu kian kasatmata, memicu bisikan kekhawatiran akan potensi roboh yang bisa menimpa rumah-rumah warga di bawahnya. Ini adalah sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya pengawasan infrastruktur demi keselamatan publik.
Meretaknya hubungan baik antara warga dan pengelola tower ini akhirnya menarik perhatian Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Mereka menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pada Senin (9/11/2026), sebuah langkah responsif atas kegelisahan masyarakat. Dewan mendesak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk tidak hanya memeriksa kelengkapan berkas perizinan dasar, tetapi juga menelusuri secara tegas aspek Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang menjadi penentu kelayakan struktural sebuah bangunan.
Sri Rejeki, Ketua RT 2 RW 1 Kelurahan Wiroborang, membeberkan kronologi keberadaan menara tersebut. Menurutnya, menara itu telah beroperasi selama 15 tahun, melalui dua kali skema perpanjangan kontrak. Selama ini, sebanyak 40 kepala keluarga (KK) di area terdampak menerima dana kompensasi sebesar Rp500 ribu setiap lima tahun sekali. Sebuah ikatan yang awalnya tampak saling menguntungkan, kini terputus oleh rasa tidak aman.
Namun, menjelang berakhirnya izin kontrak pada tahun 2025, simpul kekecewaan warga telah memuncak. Mereka telah bersepakat bulat untuk menolak perpanjangan operasional dalam bentuk apa pun. “Sebelum izin kontrak kedua habis, warga sudah sepakat menolak operasional kelanjutan tower. Area di dalam pagar tidak pernah dibersihkan sehingga berpotensi jadi sarang ular, ditambah konstruksi bangunan terlihat miring yang bikin warga waswas roboh,” tegas Sri Rejeki pada Senin (9/11/2026), menjelaskan akar masalah yang telah lama menggerogoti ketenangan warga.
Kekecewaan warga semakin memuncak setelah beredar informasi adanya kesepakatan diam-diam mengenai perpanjangan izin antara pihak provider dan pemilik lahan, tanpa melibatkan persetujuan masyarakat sekitar. Ini seolah mengabaikan suara hati dan hak-hak warga yang terdampak langsung. Sebagai bentuk aksi protes dan penegasan sikap, warga pun memasang spanduk penolakan bertuliskan larangan beraktivitas di pagar area tower.
“Warga tidak lagi tergiur uang kompensasi. Tuntutan kami satu: tower ini harus segera diturunkan atau dibongkar total,” tambah Sri Rejeki, menegaskan bahwa keselamatan dan ketenangan hidup jauh lebih berharga daripada iming-iming materi.
Dari sisi legislatif, Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muklas Kurniawan, menegaskan bahwa penolakan warga timbul akibat buntunya komunikasi dari pihak provider yang mengabaikan persetujuan lingkungan saat memasuki siklus izin perpanjangan baru. Pihaknya pun meminta DPMPTSP Kota Probolinggo bergerak cepat meninjau ulang legalitas bangunan, khususnya dokumen kelayakan struktur atau SLF yang krusial bagi keselamatan publik.
“Selain diabaikan pembersihannya, ada laporan fisik tower miring. Kami minta Dinas Perizinan mengecek seluruh perizinannya, terutama kepemilikan Sertifikat Laik Fungsi,” ujar Muklas, menyoroti aspek vital yang seringkali terabaikan dalam pengelolaan infrastruktur.
Di sisi lain, Kepala DPMPTSP Kota Probolinggo, Diah Sajekti Widowati Sigit, menyatakan bahwa secara administratif perizinan dasar menara tersebut tergolong lengkap, mengingat usia operasionalnya yang sudah berjalan 15 tahun. Namun, ia mengakui adanya celah penting. Pihak dinas membenarkan bahwa pengelola tower hingga kini belum mengantongi dokumen SLF yang disyaratkan, sebuah poin krusial yang mengemuka dalam setiap evaluasi kelayakan bangunan.
“Izin-izin lain sudah lengkap karena beroperasi sejak 15 tahun lalu. Namun, kami menekankan agar pemilik tower segera menuntaskan legalitas SLF,” tandas Diah, memberikan penekanan pada urgensi pemenuhan persyaratan keselamatan yang belum terpenuhi.
Dengan belum terselesaikannya kepemilikan dokumen SLF serta ketiadaan hasil uji teknis yang memadai atas dugaan kemiringan bangunan, warga Wiroborang bergeming pada tuntutan awal mereka: menolak perpanjangan kontrak dan mendesak pembongkaran menara telekomunikasi secara permanen. Kisah ini menjadi cerminan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan dan tata kelola kota, serta pelajaran bagi para pengelola infrastruktur untuk tidak pernah mengabaikan aspek keselamatan dan komunikasi dengan warga yang hidup di sekitarnya. Sebuah menara yang awalnya dibangun untuk menghubungkan dunia, kini justru menjadi simbol terputusnya kepercayaan dan ancaman bagi komunitas lokal.
