KlikMojok – Di jantung Jawa Timur, Sungai Brantas tak hanya sekadar alur air, melainkan urat nadi yang menghubungkan kehidupan, termasuk dua kabupaten yang terpisah olehnya: Blitar dan Tulungagung. Di sinilah, perahu penyeberangan tradisional telah beroperasi turun-temurun, menjadi saksi bisu denyut nadi masyarakat. Namun, di balik keberlangsungan tradisi itu, tersimpan kisah perjuangan panjang yang menguji kesabaran dan ketekunan, terutama dalam menembus labirin birokrasi untuk mendapatkan legalitas operasional.
Kisah ini berpusat pada Ali Mustofa, pengelola perahu penyeberangan Pandawa Ekspres di Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Bagi Ali, perahu itu bukan hanya mata pencarian, melainkan warisan berharga dari mendiang kakeknya. Niatnya untuk memenuhi ketentuan dan memperbarui izin yang ada justru membawanya ke dalam pusaran tumpang tindih kewenangan antarinstansi di tingkat pusat, sebuah kondisi yang membuat status legalitas operasional perahunya terkatung-katung selama lima tahun.
Ali Mustofa menuturkan betapa rumitnya proses di awal. “Dulu kami sudah didampingi Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Blitar untuk berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Tapi saat itu BPTD menyatakan belum berwenang mengeluarkan pas kapal, mereka hanya sebatas menerbitkan surat ukur,” beber Ali, menggambarkan situasi yang dihadapinya pada Senin (5/10/2026). Perahu penyeberangan yang beroperasi di perairan sungai memang berada di ambang batas kewenangan antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, menciptakan kekosongan regulasi yang merugikan operator tradisional.
Titik terang baru mulai terlihat dalam setahun terakhir, setelah adanya pelimpahan resmi urusan navigasi sungai dan danau kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Namun, perpindahan kewenangan ini bukan berarti jalan menjadi mulus. Sistem perizinan kini beralih sepenuhnya ke integrasi digital atau by system, menuntut ketelitian data yang sangat tinggi. Bagi operator perahu tradisional di daerah, sistem yang serba digital ini menjadi tantangan tersendiri. Waktu pengurusan yang normalnya dapat diselesaikan dalam satu hingga dua bulan bisa membengkak drastis jika ada kendala administrasi.
“Sistemnya sekarang sangat ketat. Beda atau meleset data satu saja, berkas langsung ditolak dan harus mengulang proses dari nol. Belum lagi aturan bahwa nama kapal tidak boleh ada yang menyamai di seluruh Nusantara,” ungkap Ali, menyoroti detail-detail kecil yang bisa menjadi penghalang besar dalam proses perizinan yang kini serba digital dan terpusat.
Setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan, Pandawa Ekspres akhirnya mendapatkan legalitas operasionalnya. Surat izin penyeberangan diserahkan langsung oleh Bupati Blitar, Rijanto. Bagi Bupati Rijanto, legalitas operasional perahu penyeberangan bukan sekadar pemenuhan administrasi belaka. Ia menegaskan bahwa izin tersebut merupakan bagian fundamental dari upaya memastikan keselamatan warga yang setiap hari bergantung pada jasa penyeberangan di Sungai Brantas.
Ingatan akan tragedi beberapa tahun lalu masih membekas kuat, menjadi pengingat pahit tentang tingginya risiko aktivitas penyeberangan di sungai tersebut. Kala itu, sebuah mobil pikap yang menumpang perahu penyeberangan terperosok ke Sungai Brantas, mengakibatkan tiga orang meninggal dunia. Tragedi ini menjadi penekanan mengapa proses perizinan dan aspek keselamatan tidak bisa ditawar lagi.
“Pak Ali ini harus berjuang sampai lima tahun sampai izin itu akhirnya keluar. Kasus masa tunggu selama ini tidak boleh terulang lagi,” tegas Rijanto, memberikan apresiasi atas kegigihan Ali sekaligus menjadi kritik terhadap lambatnya birokrasi. Bupati Blitar pun menginstruksikan Dinas Perhubungan agar tidak lagi pasif, melainkan turun langsung mendampingi operator perahu tradisional yang belum memiliki izin. “Harapan kami, pengelola perahu yang belum punya izin segera mengurus, Pemkab akan mendampingi penuh agar prosesnya jauh lebih cepat. Penyeberangan di Sungai Brantas ini risikonya tinggi. Mitigasi keselamatan dan kelengkapan pelampung adalah harga mati demi mencegah tragedi berulang,” pungkasnya.
Kisah Pandawa Ekspres dan Ali Mustofa adalah cerminan dari tantangan modernisasi yang merangkul sektor tradisional. Ia menjadi pembelajaran berharga tentang pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, serta adaptasi terhadap sistem baru, demi terciptanya layanan publik yang aman, legal, dan berkelanjutan. Perjuangan ini mengajarkan bahwa di balik setiap lembar izin, ada harapan akan keselamatan dan keberlangsungan hidup yang harus terus dijaga.












