KlikMojok – Di tengah riuh pembangunan yang kerap berpusat di perkotaan, Kabupaten Bojonegoro menorehkan sebuah capaian monumental yang patut menjadi inspirasi. Hingga tahun 2026, sebanyak 361 dari 419 desa di wilayah tersebut telah memancarkan status sebagai Desa Mandiri, sebuah penanda berakhirnya era desa tertinggal di bumi Angling Dharma. Capaian ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan dari transformasi fundamental dalam tata kelola dan kualitas hidup masyarakat desa.
Peningkatan jumlah Desa Mandiri ini menunjukkan tren positif yang konsisten. Jika pada tahun 2024 tercatat 340 Desa Mandiri, angka tersebut melonjak menjadi 361 desa pada 2026, dengan 58 desa lainnya kini berstatus Maju. Djoko Lukito, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro, menggarisbawahi lonjakan signifikan ini. “Dalam kurun 2024 hingga 2026 terdapat tambahan 21 Desa Mandiri atau meningkat sekitar 6,18 persen,” kata Djoko Lukito pada Selasa (22/9/2026).
Komposisi ini menegaskan bahwa seluruh desa di Bojonegoro kini telah naik kelas, terbebas dari stigma Berkembang, Tertinggal, maupun Sangat Tertinggal. Perjalanan menuju kemandirian ini adalah sebuah maraton panjang yang menunjukkan dedikasi dan kerja keras. Enam tahun silam, tepatnya pada 2020, Bojonegoro hanya memiliki 38 Desa Mandiri. Angka tersebut kemudian terus meroket menjadi 103 desa pada 2021, 155 desa pada 2022, 262 desa pada 2023, 340 desa pada 2024, 352 desa pada 2025, hingga puncaknya 361 desa pada 2026. Di sisi lain, jumlah desa berstatus Maju pun terus berkurang, bergerak dari 171 desa pada 2020 menjadi hanya 58 desa pada 2026, seiring dengan semakin banyaknya desa yang bertransformasi menjadi mandiri.
Perubahan status ini, menurut Djoko Lukito, adalah konsekuensi logis dari pemenuhan indikator kemandirian yang ketat. “Pergeseran tersebut merupakan konsekuensi dari semakin banyaknya desa yang memenuhi indikator kemandirian. Bertambahnya Desa Mandiri bukan hanya mengubah komposisi status desa, tetapi juga menggambarkan perkembangan kondisi pembangunan desa berdasarkan indikator dalam Indeks Desa,” jelasnya. Indeks Desa, yang pemutakhiran datanya pada 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024, menjadi alat ukur vital untuk memotret kondisi dan perkembangan desa melalui berbagai dimensi pembangunan.
Fungsi Indeks Desa tidak berhenti pada pengukuran semata. Data yang akurat dari Indeks Desa ini menjadi landasan krusial bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan, menentukan prioritas pembangunan, merancang program-program yang tepat sasaran, hingga melakukan evaluasi menyeluruh. Oleh karena itu, DPMD Bojonegoro sangat menekankan pentingnya ketepatan data yang disampaikan oleh setiap desa. “Data Indeks Desa bukan sekadar memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi merupakan dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Jadi seluruh data yang disampaikan harus mencerminkan kondisi riil di lapangan,” tegas Djoko. Data yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan berpotensi menyesatkan arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dijalankan, termasuk dalam sektor pendidikan yang menjadi fondasi kemajuan sumber daya manusia.
Proses pemutakhiran data ini melibatkan kolaborasi multi-pihak yang solid: pemerintah desa, Tenaga Pendamping Profesional, pemerintah kecamatan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini memastikan bahwa data yang dihimpun tidak hanya lengkap secara administrasi, tetapi juga benar-benar merefleksikan kondisi faktual di setiap sudut desa, termasuk capaian dan tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan lokal.
Status Desa Mandiri, di balik segala euforianya, juga membawa tanggung jawab baru yang lebih besar. Predikat ini bukanlah titik akhir, melainkan sebuah pijakan awal untuk terus melaju. Pemerintah desa yang telah meraih status Mandiri dituntut untuk mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan. “Desa yang telah berstatus Mandiri harus mampu mempertahankan capaian melalui tata kelola pemerintahan yang baik, pengembangan ekonomi lokal, penguatan kelembagaan masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan,” pungkas Djoko Lukito. Ini berarti, kemandirian desa juga harus tercermin dalam peningkatan akses dan mutu pendidikan, pemberdayaan pemuda, serta inovasi yang lahir dari potensi lokal, memastikan bahwa generasi mendatang di Bojonegoro tumbuh dengan bekal yang lebih baik di desa-desa yang kini sepenuhnya mandiri.
