JAKARTA – Dunia pers dan demokrasi Indonesia lagi-lagi bikin geger. Gimana enggak, Majalah Tempo baru-baru ini diteror dengan cara yang bikin merinding: kiriman kepala babi tanpa kuping dan enam bangkai tikus yang kepalanya dipenggal! Insiden horor ini langsung bikin Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, ngegas dan mengutuk keras aksi biadab tersebut. “Saya mengutuk pelaku teror terhadap Majalah Tempo. Saya tidak pernah setuju cara-cara biadab seperti itu,” tegas Noel di Jakarta, Ahad (23/3/2025), menggarisbawahi betapa seriusnya ancaman ini terhadap demokrasi.
Menurut Noel, pers nasional itu punya peran krusial dalam perjuangan membangun demokrasi di Indonesia. Mereka adalah Pilar Demokrasi Keempat yang selalu jadi katalisator dalam setiap tahapan perjuangan demokrasi. Jadi, teror semacam ini, apalagi sampai kirim-kiriman isi kebun binatang, jelas disebutnya sebagai “perbuatan biadab” yang enggak banget.
Lebih lanjut, Noel juga menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran yang sedang berjalan ini super terbuka sama kritik dan masukan. Mereka bersikap demokratis dan anti-anti kritik, jadi tidak ada alasan untuk melancarkan teror semacam ini. Pesannya jelas: kritik boleh, teror jangan!
Teror mengerikan terhadap Majalah Tempo sendiri terjadi dalam dua babak. Pertama, pada Rabu (19/3/2025) sore, sebuah paket mencurigakan mendarat di kantor Grup Tempo di Palmerah Barat, Jakarta Selatan. Paket yang ditujukan khusus buat wartawati mereka, Francisca Christy Rosana (Cica), itu ternyata isinya kepala babi tanpa kuping. Kiriman itu dibawa oleh seorang misterius berjaket hitam, celana jins, naik motor matic putih dan pakai helm ojek online.
Belum juga reda kagetnya, Tempo kembali diteror pada Sabtu (22/3/2025) dini hari sekitar pukul 02.11 WIB. Kali ini, sebuah kardus berisi enam bangkai tikus yang kepalanya sudah dipenggal dilemparkan ke kantor Tempo. Kardus ‘hadiah’ ini ditemukan pertama kali oleh petugas kebersihan. Bikin ngeri dan geleng-geleng kepala, kan?
Melihat keseriusan masalah ini, Noel langsung mendesak aparat kepolisian buat gercep mengungkap siapa dalang di balik aksi teror ini. Dia yakin, dengan teknologi canggih face recognition yang dimiliki Polri dan rekaman CCTV yang ada, pelaku seharusnya bisa diidentifikasi. Ada adagium yang bilang: “tidak ada kejahatan yang sempurna,” dan Noel percaya itu berlaku di sini.
Menurut Noel, pelaku teror enggak boleh cuma dimaafkan, apalagi sampai dibiarkan bebas. Mereka harus diseret ke meja hijau dan diadili sesuai hukum yang berlaku. “Teror kepada Grup Tempo sudah menggemparkan demokrasi, dan hal ini pasti ditulis besar-besaran oleh pers nasional dan luar negeri,” imbuhnya, menekankan bahwa ini bukan cuma isu lokal.
Implikasinya enggak main-main, lho. Kalau pelaku tidak segera ditemukan, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian bisa tergerus habis. Sebaliknya, jika Polri berhasil mengungkap dalang di balik teror ini, kepercayaan publik justru bakal meningkat tajam. Ini adalah ujian penting bagi penegak hukum kita.
Intinya, insiden ini sungguh mempermalukan citra demokrasi Indonesia. Jadi, demi menjaga kehormatan demokrasi dan sesuai amanat Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Noel menegaskan bahwa pelaku harus segera ditemukan dan diproses secara hukum. Ini bukan sekadar kasus kriminal biasa, tapi serangan langsung terhadap pilar kebebasan pers dan demokrasi kita.
Ringkasan
Majalah Tempo mengalami aksi teror berupa pengiriman kepala babi tanpa telinga dan bangkai tikus yang dipenggal. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengecam keras tindakan tersebut, menyebutnya sebagai serangan terhadap demokrasi. Wamenaker menekankan peran penting pers dalam membangun demokrasi dan menganggap teror tersebut sebagai perbuatan biadab.
Wamenaker mendesak aparat kepolisian untuk segera mengungkap pelaku teror dengan memanfaatkan teknologi dan rekaman CCTV. Pemerintah Prabowo-Gibran disebut sangat terbuka terhadap kritik, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan teror. Kasus ini dianggap sebagai ujian penting bagi penegak hukum untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan citra demokrasi Indonesia.
