Drama kelangkaan BBM di beberapa SPBU swasta akhirnya menemui titik terang, gaes! Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turun tangan langsung buat nyari solusi, dan kini sudah ada kesepakatan mantap. Intinya, Pertamina bakal jadi penolong dengan menjual BBM impor ke SPBU swasta.
Skema jual beli BBM ini nantinya bakal pake mekanisme business to business (B2B) antara Pertamina dan SPBU swasta, jadi negara nggak bakal ngatur sampai sedetail itu. Harga BBM-nya juga bakal ngikutin pergerakan harga minyak dunia, tapi tenang aja. SPBU swasta udah komit nggak akan naikin harga jual eceran di pom bensin meskipun mereka pakai BBM impor dari Pertamina. “Nanti B2B, negara tidak boleh mengatur sampai sedetail itu. Kami sudah sepakat pakai sistem open book dan mekanismenya bisnis ke bisnis,” kata Bahlil usai rapat penting di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 19 September 2025.
Yang unik, Pertamina nggak akan jual BBM yang udah jadi, melainkan bakal menyalurkan base fuel atau bahan baku BBM mentah yang belum dicampur. Jadi, proses pencampurannya baru akan dilakukan di masing-masing tangki milik SPBU swasta. Ini adalah solusi yang disepakati untuk menjamin pasokan. “Artinya yang disalurkan belum dicampur-campur. Jadi dicampurnya di masing-masing tangki milik SPBU. Ini sudah disetujui, ini solusinya,” jelas Bahlil.
Proses impor BBM ini ditargetkan rampung dalam tujuh hari ke depan, jadi nggak bakal bikin SPBU dan masyarakat nunggu lama. Meski volume pasti impornya masih dibahas secara teknis, Bahlil menegaskan, “Volumenya nanti ditentukan dalam bahasan teknis. Yang jelas tujuh hari barang ini sudah jalan. Mekanismenya business to business.” Untungnya, Pertamina Patra Niaga sendiri masih punya sisa kuota impor yang lumayan banyak, sekitar 34% atau 7,52 juta kiloliter. Jumlah ini lebih dari cukup untuk memenuhi tambahan alokasi SPBU swasta yang butuh sekitar 571.748 kiloliter sampai Desember 2025.
Pertanyaannya, kenapa harus Pertamina yang impor? Nah, ini alasannya: kuota impor SPBU swasta ternyata sudah mentok, gaes! Pemerintah sebetulnya nggak ngebatasin impor buat swasta. Bahkan, tahun 2025 ini kuota impor SPBU swasta sudah ditambah 10% dibanding tahun 2024. Contohnya, kalau AKR dapat 1 juta kiloliter di 2024, di 2025 kuotanya jadi 1,1 juta kiloliter. Jadi, semua udah kebagian porsi. “Kekurangan dari situ yang dipenuhi melalui Pertamina,” kata Bahlil, menjelaskan bahwa ini adalah cara pemerintah memastikan stabilitas pasokan karena Pertamina adalah representasi negara.
Ada empat poin utama hasil kesepakatan antara pemerintah, Pertamina, dan SPBU swasta ini. Pertama, SPBU swasta wajib membeli pasokan base fuel dari Pertamina. Kedua, untuk menjamin kualitas dan mutu, bakal ada pemeriksaan bareng sebelum pengiriman oleh surveyor yang disepakati kedua belah pihak. Ketiga, mekanisme harganya harus adil! “Pertamina maupun swasta wajib membuka pembukuan agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Bahlil. Dan yang keempat, kesepakatan ini langsung berlaku sejak Jumat, 19 September 2025 dan akan ditindaklanjuti dengan rapat teknis.
Di sisi lain, Bahlil juga memastikan kalau stok BBM di Pertamina itu sendiri masih aman terkendali. Cadangan BBM mereka saat ini cukup untuk 18 hingga 21 hari ke depan. “Stok cadangan BBM itu 18 sampai 21 hari, clear. Tidak ada masalah. Jadi tidak perlu ada keraguan. Hanya memang, untuk SPBU swasta cadangannya sudah menipis,” ujarnya. Jadi, masalahnya memang spesifik di SPBU swasta.
Polemik kelangkaan BBM ini sudah mulai bikin pusing sejak pertengahan Agustus lalu. Kementerian ESDM saat itu menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi karena kuota importasi BBM swasta yang ditetapkan sudah habis, meski pemerintah sudah memberikan tambahan kuota 10% dibanding tahun lalu. “Semua perusahaan swasta sudah mendapat tambahan kuota 10 persen dari tahun sebelumnya. Contoh, kalau tahun 2024 mereka dapat 1 juta kiloliter, maka 2025 jadi 1,1 juta kiloliter. Jadi semuanya sudah kebagian,” kata Bahlil kepada wartawan di kompleks Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu, 17 September 2025.
Menurut Ketua Umum Partai Golkar ini, jika SPBU swasta membutuhkan pasokan lebih dari kuota yang sudah diberikan, solusinya memang harus berkolaborasi dengan Pertamina. “Kenapa harus Pertamina? Karena Pertamina adalah representasi negara. Kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya hajat hidup orang banyak pada mekanisme pasar,” jelas Bahlil. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat, bukan untuk menutup ruang gerak swasta. “Kalau mau lebih, silakan melalui Pertamina. Pemerintah sudah menyalurkan kuota 110 persen itu kepada swasta, tinggal bagaimana mereka bersinergi,” tutupnya, memastikan bahwa semua tetap bisa berusaha asalkan ada keterjaminan pasokan yang menyangkut hajat hidup banyak orang.
Pilihan Editor: Yang Terancam Ketika Gag Nikel Kembali Beroperasi
