Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Al Hikmah Surabaya, Mohammad Zahri, menghadiri peresmian 166 Sekolah Rakyat yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, Senin (12/1), di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Peresmian tersebut menjadi tonggak baru upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang merata dan inklusif di 34 provinsi di Indonesia. Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan formal.
Mohammad Zahri menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif pemerintah tersebut. Ia menilai program Sekolah Rakyat sejalan dengan visi YLPI Al Hikmah dalam mencetak generasi yang unggul secara akademik sekaligus berkarakter dan berakhlak.
“YLPI Al Hikmah siap mendukung dan berkontribusi dalam penguatan pendidikan rakyat. Pendidikan adalah kunci utama membangun peradaban dan meningkatkan kesejahteraan bangsa,” ujar Zahri di sela kegiatan peresmian.
Berdasarkan keterangan Sekretariat Presiden, Sekolah Rakyat tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan sarana fisik pendidikan, tetapi juga simbol komitmen negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sekolah ini diharapkan menjadi ruang belajar yang layak, terjangkau, dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa hingga saat ini 166 Sekolah Rakyat telah resmi beroperasi di 131 kabupaten dan kota. Program tersebut telah menampung 15.954 siswa dengan dukungan 2.218 guru serta 4.889 tenaga kependidikan.
Menurut Saifullah Yusuf, program Sekolah Rakyat merupakan amanat langsung Presiden Prabowo sejak Sidang Kabinet Oktober 2025. Program ini dirancang sebagai upaya konkret memutus mata rantai kemiskinan struktural melalui pendidikan.
“Kita harus berani mengubah keadaan. Biasanya, anak dari keluarga kurang mampu terjebak dalam siklus kemiskinan yang sama. Sekolah Rakyat hadir untuk mematahkan siklus tersebut,” ujarnya.
Data Kementerian Sosial menunjukkan sebagian besar peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rentan. Sekitar 60 persen orang tua siswa bekerja dengan penghasilan tidak tetap di bawah Rp 1 juta per bulan. Selain itu, 65 persen orang tua memiliki tanggungan keluarga lebih dari empat orang.
Program ini juga menampung ratusan anak yang sebelumnya belum pernah mengenyam pendidikan formal maupun yang sempat putus sekolah. Sejumlah siswa juga berasal dari keluarga dengan orang tua tunggal atau latar belakang sosial rentan.
Menutup keterangannya, Mohammad Zahri berharap kehadiran Sekolah Rakyat mampu memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Dengan diresmikannya Sekolah Rakyat di berbagai daerah, pemerataan pendidikan semakin nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
