Jakarta, Ibu Kota yang katanya tak pernah tidur, justru dikejutkan dengan gelombang demonstrasi dan kericuhan parah pekan lalu. Dampaknya? Sebanyak dua puluh dua halte Transjakarta jadi korban amuk massa, babak belur, bahkan sebagian di antaranya ludes dibakar dan dijarah. Kondisi ini bikin fasilitas publik kebanggaan Ibu Kota jadi nggak karuan.
Semua bermula dari demo yang memanas sejak Senin, 25 Agustus 2025. Situasi kian memburuk setelah insiden tragis pada Kamis, 28 Agustus 2025, yang menewaskan Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, akibat terlindas kendaraan Brigadir Mobil. Kematian Affan seolah menjadi pemicu yang memperbesar skala kericuhan dan kemarahan publik.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Kota Jakarta pada Senin, 1 September 2025, merinci total 22 halte Transjakarta yang rusak. “Enam halte terbakar habis, sisanya, 16 halte, dirusak, dicoret-coret vandalisme, dan sebagainya,” jelas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, sambil menggelengkan kepala melihat skala kerusakan.
Bukan cuma halte Transjakarta, ternyata satu pintu tol di ruas Jakarta juga ikut jadi korban kericuhan ini. Untungnya, pemerintah Jakarta langsung tancap gas membersihkan dan memperbaiki fasilitas yang rusak sejak Sabtu, 30 Agustus 2025. “Mudah-mudahan, baik yang rusak sedang maupun rusak berat, bisa kelar tanggal 8 atau 9 September nanti,” harap Pramono.
Meski sebagian besar infrastruktur lagi mode “rusak parah”, layanan Transjakarta dan Transjabodetabek untungnya sudah kembali normal mulai Senin, 1 September 2025. “Sempat ada hambatan sedikit di awal, tapi sekarang kami yakin sudah lancar lagi,” imbuh Pramono, meyakinkan warga yang butuh mobilitas.
Soal kerugian material, jangan kaget! Angkanya mencapai setidaknya Rp 55 miliar. Jumlah fantastis ini mencakup kerusakan pada fasilitas Mass Rapid Transit (MRT), halte Transjakarta, kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV), dan berbagai infrastruktur lainnya di Jakarta. Sungguh biaya yang tidak sedikit untuk perbaikan.
Kericuhan ini sendiri, seperti yang disebutkan, dimulai sejak Kamis, 28 Agustus 2025. Bermula dari aksi demonstrasi buruh dan mahasiswa di depan Gedung MPR/DPR RI, Senayan, yang vokal mengkritik tunjangan fantastis para anggota parlemen. Dari sana, api kericuhan merembet ke mana-mana.
Gelombang amarah massa tak hanya terhenti di Senayan. Kericuhan berlanjut ke Jalan Otista Raya, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat dini hari. Kantor Polres Jakarta Timur dan beberapa polsek di Jakarta juga menjadi sasaran pembakaran. Bahkan, aksi protes ini meluas hingga ke Solo, Bandung, Semarang, dan Nusa Tenggara Barat. Salah satu yang paling parah adalah unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Makassar yang berujung pembakaran dan tragisnya, menewaskan tiga staf.
Menanggapi situasi yang memanas ini, Presiden Prabowo Subianto pada Ahad, 31 Agustus 2025, menyatakan bahwa ada upaya tindakan melawan hukum yang mengarah pada makar dan terorisme di balik aksi demonstrasi yang berujung ricuh ini. Meski begitu, Prabowo menegaskan pemerintah tetap menghormati kebebasan berpendapat sesuai United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan Undang-Undang 9 Tahun 1998, serta menjamin bahwa aspirasi murni yang disampaikan publik harus dihormati.
