Kabar gembira (atau setidaknya harapan baru) datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Beliau memastikan kalau pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) bakal segera jadi kenyataan. “Itu segera, ya,” kata Airlangga dengan mantap kepada wartawan di Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu, 6 September 2025.
Proses pembentukan Satgas PHK ini, ternyata, lagi ngebut di Istana. Kata Airlangga, bahkan Pak Setneg kemarin bilang kalau surat pembentukannya udah diteken langsung sama beliau. Nah, ini sinyal positif, nih!
Eh, nggak cuma Satgas PHK doang! Airlangga juga ngejanjiin bakal ada Dewan Kesejahteraan Buruh. Jadi, dua lembaga ini—Satgas Pencegahan PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh—dibentuk buat ngejawab isu ketenagakerjaan yang lagi jadi sorotan pasar. Sekaligus, ini juga jadi respons pemerintah buat tuntutan para buruh yang demo pekan lalu. Komplit, deh!
Lewat konferensi pers di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin, 1 September 2025, Airlangga berharap banget kalau dengan adanya satgas ini, “kesejahteraan para pekerja dan kesempatan kerja akan terus didorong dan dibuka selebar-lebarnya.” Nggak cuma itu, ia juga ngingetin kalau Presiden Prabowo udah ngasih arahan tegas biar pemerintah selalu prioritasin kepentingan rakyat, termasuk rakyat kecil. Mantap!
Bukan cuma soal buruh, Airlangga juga pede bilang kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih on track alias di jalur positif. Ia berharap investor dan emiten paham betul kalau di negara demokrasi kayak kita, menyampaikan aspirasi itu dijamin, asal dilakukan dengan cara yang baik.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini juga ngajak para pengusaha buat tetap tenang dan optimis, meski lagi banyak banget demo di mana-mana. Jangan panik, katanya.
Pemerintah, lanjut Airlangga, bakal terus gercep komunikasi aktif sama emiten dan investor. Tujuannya, biar rencana investasi nggak keganggu dan tetap jalan sesuai jadwal. “Kepada pelaku pasar modal, saya ingin menegaskan bahwa pemerintah memiliki kapasitas dan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi,” tegas Airlangga. Jadi, nggak perlu khawatir, ya!
Omong-omong soal demo buruh, ini dia latar belakangnya: Pada 28 Agustus 2025 lalu, serikat buruh emang rame-rame ngumpul di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, saat itu bilang kalau ada enam tuntutan utama yang mereka bawa dalam aksi tersebut. Apa aja sih tuntutannya?
Yang pertama, mereka mendesak pemerintah buat naikin upah minimum 2026 sebesar 8,5–10 persen. Lumayan, kan? Lalu, tuntutan kedua, mereka keras menolak PHK dan minta sistem outsourcing dihapuskan total. Ketiga, buruh pengin ada reformasi pajak yang menurut mereka selama ini memberatkan banget buat rakyat dan pekerja. Keempat, mereka mendesak disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan baru, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024 yang waktu itu memenangkan gugatan buruh. Ini penting, lho!
Nggak cuma itu, tuntutan kelima adalah pengesahan RUU Perampasan Aset, dan yang keenam, mereka mau revisi Undang-Undang Pemilu segera disahkan. Said Iqbal sendiri dalam video yang diunggah di akun Instagram resmi Partai Buruh pada Selasa, 26 Agustus 2025, menegaskan, “Enam isu inilah yang akan kami bawa dalam aksi besar nanti.” Jadi, jelas banget ya apa yang jadi prioritas mereka!
Dinda Shabrina, Anastasya Lavenia, dan Novali Panji adalah tim keren di balik artikel ini.
Pilihan Editor: Niat di Balik Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh
