Baru-baru ini, jagat politik Tanah Air kembali diramaikan oleh langkah reshuffle kabinet yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 September 2025. Namun, sorotan tajam langsung datang dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, yang merespons dengan pesan menohok dari Yogyakarta. Menurut Haedar, para pembantu presiden kini punya PR besar: nggak cuma sekadar menuntaskan tugas dan memenuhi ekspektasi rakyat yang menggunung, tapi juga wajib hukumnya jadi pejabat publik yang bijak dan seksama.
Bukan tanpa alasan Haedar menyoroti momen reshuffle ini. Keputusan kocok ulang menteri tersebut muncul setelah serentetan demonstrasi massa yang diwarnai kericuhan di mana-mana. Usut punya usut, demo itu meletup karena kebijakan-kebijakan yang dirasa nggak pro-rakyat dan sikap para elite pejabat yang ‘buta’ akan kondisi serba sulit yang menimpa masyarakat. Jadi, omongan Haedar ini bukan cuma angin lalu, tapi cerminan kegelisahan publik yang kian nyata.
Makin pedas, Haedar pun melontarkan sindiran telak. “Pejabat publik jangan lagi menunjukkan tindakan yang sembarangan, apalagi yang menyakiti hati rakyat,” tegasnya. Ia bahkan menekankan pentingnya belajar empati dan peduli pada keadaan dan nasib rakyat yang sedang susah payah bertahan hidup. Intinya, para pejabat diminta sadar diri dan peka, bukan malah bikin blunder yang memperparah suasana hati rakyat.
Tanggung jawab para pejabat baru di kabinet Prabowo, baik menteri maupun wakil menteri, jelas nggak kaleng-kaleng. Haedar menegaskan bahwa mereka kini menduduki kursi panas di tengah derasnya sorotan dan aspirasi publik yang meninggi, terutama pasca-aksi demo dan kerusuhan yang baru saja terjadi. Jadi, bukan cuma kapasitas di bidangnya yang jadi taruhan, tapi juga moral dan etika sebagai pejabat publik.
Segala gerak-gerik pejabat akan diawasi secara cermat, bahkan sampai ke detail terkecil. “Salah ucapan, gesture, dan sikap keseharian pun akan dinilai dengan penuh sensitivitas tinggi oleh publik,” ujar Haedar. Ini bukan era di mana pejabat bisa santai-santai atau lepas kontrol. Pasalnya, di era digital ini, satu saja ‘kesalahan’ bisa auto-viral dan jadi bahan obrolan publik, memicu gelombang kritik yang tak terduga.
Melihat kondisi ini, Haedar menyerukan agar para pejabat segera mengubah pola pikir. Jabatan publik, katanya, sudah saatnya dipandang bukan sebagai “kebanggaan” atau ajang pamer kekuasaan, melainkan sebagai amanat yang sangat berat. Sebuah pesan yang mungkin sering terdengar, tapi seringkali juga terlupakan di tengah kilau fasilitas dan ego kekuasaan.
Maka dari itu, Haedar meminta siapa pun yang sudah dipercaya menduduki jabatan publik untuk benar-benar mengabdi seutuhnya bagi bangsa dan negara. “Sisihkan kepentingan diri dan apa pun yang dapat mencederai mandat untuk berkhidmat seutuhnya bagi rakyat,” pungkas Haedar. Ini adalah ajakan untuk meninggalkan segala bentuk privilese pribadi dan fokus total pada pelayanan, sebuah komitmen yang dipertaruhkan di hadapan jutaan pasang mata rakyat.
Pilihan Editor: Sekali Reshuffle, Dua Misi Terlampaui
