Rabu, 10 September 2025 jadi hari yang lumayan bikin deg-degan buat Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa. Kenapa? Karena ini rapat perdananya dengan Komisi XI DPR, dan langsung diserbu pertanyaan soal utang pemerintah yang katanya makin numpuk. PR banget, nih!
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Harris Turino, langsung to the point menanyakan, “Pak, ini beneran kita punya kemampuan bayar yang sound and clear buat bayar pokok dan bunga utang tahun ini yang totalnya bisa tembus sekitar Rp 1.300 triliun?” Pertanyaan Harris ini bukan tanpa alasan, mengingat ada kekhawatiran soal kemampuan bayar utang. Belum lagi, pemerintah juga rencananya mau narik utang baru buat nutup APBN tahun depan. “Jangan sampai terjadi default, Pak,” tegas Harris, khawatir kalau sampai gagal bayar.
Senada dengan itu, Kamrussamad dari Fraksi Gerindra melihat ini sebagai momen emas buat Menkeu baru. Menurutnya, ini waktu yang pas banget buat Purbaya menyusun strategi dan skenario buat ngatasin utang, baik jangka menengah maupun jangka panjang. “Alangkah baiknya kalau di awal kepemimpinan Bapak ini bisa langsung mengumumkan skenario ini ke publik. Biar kita semua bisa ikut mikirin bareng gimana caranya nurunin rasio utang kita terhadap PDB,” ujarnya, menunjukkan pentingnya transparansi.
Lain lagi dengan Amin Ak dari Fraksi PKS yang highlight tantangan super besar di depan Purbaya, khususnya buat nutup defisit. Pertanyaannya simpel tapi nylekit: strateginya mau gimana? Nambah utang baru lagi, atau naikin penerimaan negara? “Di satu sisi kan kita enggak bisa terus-terusan bayar utang pakai utang lagi. Tapi di sisi lain, kalau mau naikin atau ekstensifikasi pajak, itu juga kemarin sempat sensitif banget. Jadi, gimana nih strategi nutup defisitnya?” tanya Amin, bikin suasana makin serius.
Bahkan Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, ikut nimbrung soal biaya berutang yang makin mahal. Menurutnya, ini karena bunga utang yang ditetapkan masih tinggi banget, di kisaran 6-7 persen. “Ini kan otomatis bikin tekanan di ruang fiskal, terutama buat biaya bunga,” jelas Misbakhun, menunjukkan kalau utang itu gak cuma soal jumlah, tapi juga harganya.
Menanggapi semua “curhatan” dan pertanyaan tajam dari para anggota dewan, Purbaya cuma bisa berjanji kalau dia bakal memastikan penyerapan anggaran jalan dengan baik. “Dan utang yang sudah kita keluarkan itu betul-betul bermanfaat buat ekonomi,” pungkasnya, mencoba meyakinkan kalau duit utang itu gak akan sia-sia.
FYI nih, tahun ini aja pemerintah punya kewajiban buat bayar utang jatuh tempo sebesar Rp 833,9 triliun, plus bunga utang sebesar Rp 599,4 triliun. Totalnya lebih dari Rp 1.400 triliun! Belum lagi, dalam RAPBN 2026, pemerintah juga berencana buat narik utang baru lagi sebesar Rp 781 triliun. Angka-angka ini jelas bikin kita mikir, seberapa besar sih tantangan utang pemerintah Indonesia ini?
Pilihan Editor: Buntut Rumah Sri Mulyani Dijarah: Drama Dua Kali Minta Mundur
