Dunia pendidikan lagi-lagi geger! Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) angkat bicara, menyebut penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook sebagai ‘tamparan keras’ yang menyakitkan bagi bangsa ini. Rasanya kok miris, ya?
Pilihan editor: Mengapa Kami Kembali Menulis Kasus Kematian Munir?
Bagi Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, kasus ini bukan cuma drama hukum biasa. Ini adalah sinyal merah, bukti nyata kalau moral para pejabat di sektor pendidikan sudah rontok berkeping-keping. “Korupsi Chromebook ini bukan hanya soal duit negara yang raib, ini bukti bahwa nurani dan empati sudah mati suri di kalangan pejabat yang seharusnya jadi pelayan publik,” tegas Ubaid dalam rilis resminya pada Jumat, 5 September 2025.
Ubaid sampai geleng-geleng kepala, bingung bagaimana bisa para pejabat ini setega itu merampok hak pendidikan anak-anak yang mestinya mereka jaga setengah mati. JPPI juga menyoroti bahwa praktik korupsi yang sudah ‘mendarah daging’ di sektor pendidikan ini jelas-jelas mengkhianati amanat konstitusi. Padahal, pendidikan itu pondasi masa depan, lho.
Mirisnya lagi, lembaga pendidikan yang seharusnya jadi benteng moral, eh malah berpotensi jadi ‘inkubator koruptor’. Ubaid menyentil, “Selama ini kita ini sibuk banget membangun gedung megah dan kurikulum keren, tapi lupa kalau moral itu yang utama. Jangan sampai, yang kita didik hari ini malah jadi perusak bangsa di kemudian hari.” Sebuah peringatan keras yang bikin kita mikir, kan?
Dan jangan senang dulu! JPPI juga mewanti-wanti, proyek serupa pengadaan laptop ini masih terus berjalan sampai tahun 2025. Jangan sampai deh, kasus korupsi Chromebook ini cuma jadi permulaan. Kalau enggak diawasi super ketat, bisa-bisa muncul skandal-skandal baru lagi. “Setiap proyek itu wajib diawasi dari nol sampai tuntas,” tegas Ubaid. Betul juga, sih.
Intinya, kalau enggak ada reformasi total, pendidikan Indonesia kita bakal terus jadi ‘lahan basah’ empuk buat para koruptor. Imbasnya? Masa depan bangsa ini yang dipertaruhkan. Serem banget, kan?
Makanya, JPPI enggak mau tinggal diam. Mereka berkomitmen buat terus mengawal penegakan hukum kasus ini, biar enggak berakhir jadi ‘angin lalu’ kayak skandal pendidikan lain yang tiba-tiba lenyap ditelan bumi. Untuk itu, JPPI punya tiga tuntutan utama yang wajib disimak:
- Minta Kejaksaan Agung usut tuntas tanpa pandang bulu sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai ada yang lolos!
- Lakukan audit forensik menyeluruh ke semua program dan proyek Kementerian Pendidikan dari tahun 2019. Bongkar semua!
- Reformasi total transparansi dan akuntabilitas birokrasi pendidikan. Libatkan publik secara aktif dalam pengawasan, biar enggak ada lagi main kucing-kucingan.
Pilihan editor: Ada Semangka Setipis Kartu di Menu Makan Bergizi Gratis
