KlikMojok.com – Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), ikut nimbrung berkomentar soal pergantian posisi Menteri Keuangan (Menkeu). Kini, ada nama Purbaya Yudhi Sadewa yang resmi menggantikan Sri Mulyani, dan menurut Jokowi, dua-duanya punya “power” yang sama-sama hebat!
Mantan Presiden dua periode itu menjelaskan kalau Purbaya punya pandangan ekonomi yang beda banget sama Sri Mulyani. “Saya kenal sangat baik dengan Pak Pur, sangat bagus dan mazhab ekonominya beda dengan Ibu Sri Mulyani,” jelas Jokowi, seperti dikutip dari Radar Solo (Jawa Pos Group) pada Sabtu (13/9).
FYI aja nih, Sri Mulyani adalah Menkeu era Jokowi yang sempat dipertahankan oleh Presiden Prabowo, tapi kini sudah digantikan Purbaya. Menariknya, respons pasar terhadap Purbaya juga positif, lho! Meski sempat ada riak-riak di awal, tapi kini pasar auto merespons langkah dan kebijakan Purbaya dengan baik.
Jokowi juga kasih lihat buktinya. “Kalau kita lihat dari respons pasar, respons masyarakat, indeks harga saham (IHSG) rebound juga, kembali naik. Rupiah menguat, artinya pasar juga menerima itu. Tentu saja kalau pasar menerima, aliran uang akan kembali masuk ke kita,” terang Jokowi. Nah, ini sinyal positif banget buat stabilitas ekonomi Indonesia!
Gak cuma soal Menkeu, Jokowi juga tegas banget bilang kalau urusan gonta-ganti menteri di Kabinet Merah Putih itu sepenuhnya hak Presiden Prabowo Subianto. Ibaratnya, itu adalah “hak prerogatif” yang gak bisa diganggu gugat.
Jokowi ogah banget berkomentar lebih jauh soal menteri lain yang ikut diganti, misalnya mantan pembantunya di kabinet, Budi Arie Setiadi. “Reshuffle kabinet, reshuffle menteri, itu hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
Oh iya, soal Budi Arie yang sempat jadi loyalisnya, Jokowi ngaku belum sempat ketemu. “Itu kewenangan presiden, saya tidak bisa memberikan komentar, itu hak prerogatif. Belum ketemu (Budi Arie), mungkin dalam waktu dekat tetapi belum ketemu,” kata dia. FYI, Budi Arie ini pernah menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Menteri Komunikasi dan Informatika; hingga Menteri Koperasi.
