MENTERI Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menimbulkan kasus keracunan makanan.
“Kami juga berdiskusi rakor (rapat koordinasi) untuk segera mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN),” kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di gedung Kementerian Kesehatan, Ahad, 28 September 2025.
Zulhas—begitu ia disapa—mengatakan pemerintah akan menutup sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menimbulkan kasus keracunan makanan. Namun, Zulhas tidak menjelaskan jumlah spesifik SPPG yang ditutup. Penutupan SPPG bermasalah, kata Zulhas, dilakukan untuk sementara waktu selama proses evaluasi dan investigasi dilakukan.
Ia mengatakan, evaluasi terhadap SPPG mencakup kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak. “Tdak hanya di tempat yang terjadi (ketetapi di seluruh SPPG,” kata dia.
Politikus Partai Amanat Nasional itu mengatakan setiap SPPG akan diwajibkan untuk melakukan sterilisasi terhadap seluruh alat makan. Ia juga meminta perbaikan sanitasi, khususnya pada kualitas air dan alur limbah.
Selain evaluasi terhadap SPPG, Zulhas mengatakan, pemerintah sepakat agar seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan program MBG agar proaktif terhadap proses perbaikan.
Zulhas mengatakan saat ini pemerintah juga mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS) itu syarat. “Karena kalau tidak ada ini (SLHS) nanti kejadian lagi. Keselamatan adalah anak-anak kita itu adalah proritas utama.”
Ia menyatakan pemerintah meminta Menteri Kesehatan mengoptimalkan seluruh puskesmas dan unit kesehatan sekolah agar proaktif memantau SPPG secara rutin. “Semua langkah ini diambil secara terbuka, agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman, bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” kata mantan Menteri Perdagangan (2022-2024) dan Menteri Kehutanan (2009-2014) itu.
Pilihan Editor: Pangkal Soal Keracunan Massal Makan Bergizi Gratis
