Pertumbuhan ekonomi kita pasca-pandemi Covid-19, yang katanya nangkring di angka 5 persen, ternyata cuma ‘tipuan’ belaka? Setidaknya begitu kata Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha Maghfiruha Rachbini. Menurutnya, angka mentereng itu tak sejalan dengan kenaikan upah riil yang diterima para pekerja.
Eisha mengungkapkan kekhawatirannya ini dalam seminar daring yang judulnya aja udah bikin mikir, “Reshuffle Menyembuhkan Ekonomi?”, yang dihelat Universitas Paramadina pada 10 September 2025 lalu. Kontradiksi itu memang nyata: pertumbuhan ekonomi meroket 5 persen, tapi upah riil—duit yang masuk kantong pekerja—justru stagnan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Indef bahkan nunjukkin, kenaikan upah riil pascapandemi cuma mentok di sekitar 2 persen. Jauh banget, kan?
Lantas, apa biang kerok di balik mandeknya upah riil ini? Eisha Maghfiruha menunjuk satu nama: deindustrialisasi. Ia mengkritik pemerintah yang disebutnya belum punya strategi jitu buat ‘ngegas’ lagi sektor manufaktur, padahal sektor ini tulang punggung utama industri kita. Efeknya, sumbangan manufaktur ke perekonomian terus melorot. Bayangin aja, kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di kuartal-II 2025 cuma nyentuh 18,67 persen. Padahal, dulu, angkanya bisa di atas 20 persen, lho. Nyesek, kan?
Imbas dari deindustrialisasi ini ternyata makin parah. Eisha melihat ada pergeseran tenaga kerja yang masif ke sektor informal. Nah, ini dia masalahnya. Pekerjaan di sektor informal seringkali jauh dari kata stabil, alias bikin hidup para pekerja jadi nggak tenang dan susah dapat penghidupan yang layak. Ibaratnya, mereka hidup dari hari ke hari tanpa jaminan jelas.
Melihat kondisi ini, Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB itu menitipkan harapan besar kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Eisha mendesak Menkeu untuk segera mengevaluasi kebijakan fiskal yang ada, dengan tujuan utama memberikan stimulus konkret bagi penciptaan lapangan pekerjaan. Menurutnya, prioritas utama kebijakan fiskal kita seharusnya berfokus pada program-program yang benar-benar bisa memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Bukan cuma angka doang, tapi dampaknya nyata terasa di kantong dan hidup rakyat.
