Menu

Mode Gelap
Dorong Literasi Digital, MKKS SMP Swasta Surabaya Utara Gelar Pelatihan Manajemen Perpustakaan Peringatan Hari Kartini di SMP PGRI 6 Surabaya, Angkat Semangat Perempuan Berdaya Kepala SMP Swasta Surabaya Utara Recharge Energi di Pacet, Bahas Pendidikan Sambil Santai JSIT Bojonegoro Audiensi dengan Bupati, Perkuat Sinergi Pendidikan Hari Kedua TKA, Siswa SMP PGRI 6 Surabaya Tersenyum Usai Ujian Bahasa Indonesia Menaklukkan Matematika di Hari Pertama TKA, Ini Perjuangan Siswa SMP PGRI 6 Surabaya

Liputan

Gubernur & Kapolda Turun Tangan: Redam Demo Mahasiswa di DPRD Kalbar?

badge-check


					Gubernur & Kapolda Turun Tangan: Redam Demo Mahasiswa di DPRD Kalbar? Perbesar

HiPontianak – Kalau kata anak muda zaman sekarang, aksi mahasiswa Fisip Universitas Tanjungpura Pontianak ini beneran “bukan kaleng-kaleng.” Senin, 1 September 2025, Aliansi mahasiswa Fisip Untan kembali bikin gebrakan, turun ke jalan menuju Kantor DPRD Kalimantan Barat. Kali ini, sambutannya beda dari biasanya, bahkan bisa dibilang istimewa. Mereka langsung dihadang—eh, disambut hangat—oleh petinggi daerah: Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dan Kapolda Kalbar, Irjen Pol. Pipit Rismanto. Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, juga ikut nimbrung menyambut ratusan mahasiswa yang datang dengan segudang aspirasi.

Debora, Presiden Mahasiswa BEM Fisip Untan, blak-blakan bilang kalau kedatangan mereka kali ini punya misi penting yang nggak main-main. Ada beberapa tuntutan yang mereka suarakan, salah satunya yang paling relate dan jadi sorotan: menuntut kenaikan gaji tenaga pendidik, guru dan dosen. Valid no debat.

Lebih lanjut, Debora merinci tuntutan untuk para wakil rakyat di senayan: “Ini dia nih, daftar tuntutan kami buat DPRD: Mendesak DPR-RI untuk transparan soal rincian biaya terkait isu kenaikan tunjangan DPR-RI. Kita juga menuntut kenaikan gaji tenaga pendidik (guru/dosen), pengesahan UU Perampasan Aset biar koruptor kapok, terus memastikan adanya 19 juta lapangan pekerjaan. Nggak cuma itu, kita juga pengen fungsi pengawasan Eksekutif diperkuat dan ada penjelasan serta perbaikan regulasi terkait Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang bikin resah,” jelas Debora dengan lantang di Kantor DPRD Kalbar.

Tak hanya berhenti di sana, Debora dan kawan-kawan juga punya pesan khusus buat Gubernur Kalbar. Salah satu yang paling urgent adalah tuntutan kenaikan UMR di Kalbar, mengingat sumber daya manusia di provinsi ini kerap masuk 5 terendah se-Indonesia. “Kami juga menuntut perbaikan fasilitas jalan rusak, fasilitas sekolah yang jauh dari kata layak, terutama di daerah terpencil. Jangan lupakan juga kesetaraan akses internet dan listrik di pedalaman Kalbar, serta selamatkan hutan adat yang ada di Kalbar,” tambahnya, menunjukkan kepedulian yang menyeluruh terhadap berbagai sektor.

Merespons gelombang aspirasi yang begitu padat, Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, turun langsung menemui mahasiswa. Ia menjelaskan, “Nantinya, surat tuntutan ini akan kita lampirkan dan teruskan ke pusat untuk ditindaklanjuti. Sebab, ini murni kewenangan pusat. Tugas kami di sini hanya menyampaikan apa yang teman-teman mahasiswa tuntut hari ini,” ujarnya, memberi sedikit harapan dengan nada diplomatis.

Di lokasi yang sama, Gubernur Kalbar, Ria Norsan, juga menyambut baik demo mahasiswa ini. Dengan sigap, ia berjanji bakal sat-set menuntaskan apa pun yang dituntut para mahasiswa. “Memang UMR itu setiap tahun naik, tapi kita menyesuaikannya dengan keputusan dari pusat. Untuk isu-isu lain, seperti akses internet di pedalaman, itu juga pasti akan kita tuntaskan,” janjinya, mencoba meyakinkan dengan berbagai poin.

Ria Norsan nggak pelit pujian. Ia menilai aksi demo yang dilakukan hari itu sangat positif dan jauh dari kata anarkis. Bahkan, di tengah gerimis yang mulai turun, ia tetap maju dan menyambut langsung para mahasiswa, menunjukkan respons yang proaktif dan empatik dari seorang pemimpin.

Ringkasan

Aliansi mahasiswa Fisip Untan melakukan aksi demonstrasi di DPRD Kalimantan Barat untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka disambut langsung oleh Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar, dan Ketua DPRD Kalbar. Tuntutan utama mahasiswa meliputi kenaikan gaji tenaga pendidik, transparansi terkait tunjangan DPR-RI, pengesahan UU Perampasan Aset, penyediaan lapangan pekerjaan, serta perbaikan regulasi terkait Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Selain tuntutan nasional, mahasiswa juga menyampaikan aspirasi terkait masalah-masalah di Kalimantan Barat. Mereka menuntut kenaikan UMR, perbaikan fasilitas jalan dan sekolah yang rusak, kesetaraan akses internet dan listrik di pedalaman, serta perlindungan hutan adat. Ketua DPRD Kalbar berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut ke pusat, sementara Gubernur Kalbar berjanji akan menindaklanjuti tuntutan yang menjadi kewenangannya.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Rural Class SMAIT Insan Cemerlang Bondowoso: Empowering Character Building

23 Januari 2026 - 21:30 WIB

34 Guru TIK Surabaya Utara Disiapkan Hadapi Era Digital, Kelas Kini Lebih Berkualitas

22 Januari 2026 - 21:15 WIB

Dorong Pendidikan Vokasi, JSIT Jatim Kunjungi BPVP Sidoarjo

22 Januari 2026 - 12:26 WIB

Silaturahmi di Tepi Laut, Kepala SMP Swasta Surabaya Utara Siap Hadapi Tantangan Pendidikan

20 Januari 2026 - 20:39 WIB

Coach Feri INALEAD Bekali Guru SIT Ponorogo tentang Kepemimpinan dan Personal Growth

19 Januari 2026 - 13:45 WIB

Trending di Liputan