WAKIL Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Charles Honoris mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan masyarakat sipil dalam keanggotaan tim investigasi keracunan makan bergizi gratis (MBG). Charles mengatakan keberadaan masyarakat sipil dalam tim investigasi itu akan memberikan perspektif lain.
Ia juga mengusulkan agar BGN melibatkan tenaga kesehatan dan ahli gizi dalam tim investigasi tersebut. “Kami berharap agar tim investigasi ini melibatkan masyarakat sipil yang bisa objektif dan melakukan penilaian berdasarkan fakta-fakta empiris,” kata Charle saat ditemui di Kompleks DPR, Jakarta, pada Selasa, 23 September 2025.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyambut baik rencana BGN untuk membentuk tim investigasi keracunan akibat mengkonsumsi menu MBG. “Tentunya kita ingin mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya keracunan massal di beberapa titik di Indonesia,” kata dia.
BGN akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab keracunan menu MBG di berbagai daerah. Tim investigasi ini nantinya akan terdiri dari ahli gizi, ahli kimia, farmasi, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan tim investigasi ini akan beranggotakan lima sampai enam orang. Saat ini BGN masih menggodok sejumlah nama yang akan menjadi anggota tim tersebut. “Nanti itu kami memang akan meng-hire ahli-ahli, ya,” tutur Nanik melalui sambungan telepon, pada Senin, 22 September 2025.
Nanik menjelaskan, tim investigasi ini akan langsung turun ke lokasi keracunan MBG untuk mempercepat proses penyelidikan. Sehingga proses penyelidikan yang selama ini hanya dilakukan oleh BPOM dan membutuhkan waktu satu sampai dua minggu dapat disingkat menjadi tiga hari.
BGN mencatat jumlah korban keracunan menu MBG hingga September 2025 sebanyak 4.711 orang, yang terdiri atas 45 kasus. Datat BGN tersebut berbeda dengan temuan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Sesuai dengan data per 14 September 2025, JPPI mencatat sebanyak 5.360 kasus keracunan menu MBG. Jumlahnya bertambah menjadi 6.452 kasus per 21 September 2025.
“Saya tidak tahu kejadian semacam ini apakah sudah ada indikator kejadian luar biasa karena peningkatannya sangat tajam sekali,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji saat mengikuti audiensi dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 22 September 2025.
Dinda Shabrina dan Dede Leni Mardianti berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Ada Semangka Setipis Kartu di Menu Makan Bergizi Gratis
