SEJUMLAH lembaga mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena kasus keracunan pada siswa yang semakin meningkat belakangan. Salah satu kejadian keracunan itu adalah yang menimpa puluhan murid dan guru di SDN 12 Benua Kayong, Ketapang, pada Rabu, 24 September 2025. Mereka diduga keracunan akibat mengonsumsi ikan hiu goreng yang menjadi menu MBG hari itu.
Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), jumlah korban keracunan MBG per 21 September 2025 mencapai 6.452 orang. Angka ini naik 1.092 kasus dibandingkan data JPPI sepekan sebelumnya. Berdasarkan data itu, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, pemerintah seharusnya menghentikan sementara program MBG.
“Kondisi ini tidak normal. Pemerintah seharusnya segera menetapkan kejadian luar biasa dan menghentikan sementara MBG untuk evaluasi menyeluruh,” katanya pada Rabu, 24 September 2025.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) juga mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara Program MBG. Indef berharap program dengan alokasi anggaran Rp 333 triliun tersebut bisa dievaluasi secara menyeluruh. Program ini dinilai sudah menimbulkan banyak masalah meski baru delapan bulan berjalan.
Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef Izzudin Al Farras mencatat hingga 28 Agustus 2025, MBG telah menjangkau 23 juta penerima manfaat. Namun, di sisi lain, lebih dari 4.000 orang menjadi korban keracunan. “Sayangnya, persoalan ini hanya dipandang sebagai angka statistik tanpa evaluasi serius,” kata Izzudin dalam diskusi daring Menakar RAPBN 2026: Arah Kebijakan UMKM, Koperasi dan Ekonomi Digital pada Kamis, 4 September 2025.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga menyarankan pemerintah menghentikan sementara jalannya program MBG. Ketuanya, Niti Emiliana, mengatakan ada beberapa poin penting yang harus dilaksanakan segera oleh pemerintah untuk membenahi kualitas program MBG. Mulai dari pembenahan pelatihan, standar, dan jaminan sanitasi pada sarana dan prasarana dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk memperketat standar jaminan keamanan pangan MBG yang merupakan hak mutlak bagi penerima manfaat.
“Jika tidak ada perbaikan secara menyeluruh dan komprehensif, MBG akan menjadi bom waktu bagi para penerima manfaat,” katanya melalui keterangan tertulis pada Kamis, 25 September 2025.
Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan mendesak pemerintahan Prabowo menghentikan seluruh dapur MBG yang sudah beroperasi. ICW menilai sederet permasalahan program MBG saat ini sudah tidak bisa lagi dimaklumi. “Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus segera menghentikan MBG agar tidak terus menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat,” kata Staf Divisi Riset ICW Eva Nurcahyani ketika ditemui di Kantor ICW, Jakarta, Selasa, 23 September 2025.
ICW membuka kanal pengaduan MBG sejak April 2025. Berdasarkan laporan yang dihimpun, ICW menemukan berbagai macam persoalan antara lain adanya ketimpangan kualitas pada menu dan peralatan makan, porsi yang tidak sesuai, dan banyaknya makanan yang tidak tersantap oleh siswa karena tidak selera. Selain itu, inklusivitas menu makanan juga bermasalah, khususnya menu untuk siswa di sekolah luar biasa (SLB) yang masih diseragamkan dengan siswa di sekolah reguler.
ICW juga mendapatkan keluhan dari para guru yang mendapatkan beban tambahan tanpa ada insentif. Kemudian ditemukan pula keterlibatan anggota dewan, kepolisian, hingga anggota militer yang ikut bermain dalam proyek program makan bergizi gratis ini.
The Indonesian Institute Center for Public Policy Research atau TII juga mendesak hal serupa. Peneliti bidang sosial TII, Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, mengatakan maraknya kasus keracunan ini harus dijadikan alarm keras bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total MBG. Ia berharap program MBG dihentikan terlebih dahulu untuk mendalami akar masalah terulangnya keracunan di lapangan, sehingga tidak meningkatkan jumlah korban.
“Merujuk teori keamanan pangan dan epidemiologi, pemerintah tidak boleh menoleransi satu pun kasus keracunan,” ujar Natasya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 19 September 2025. Menurut Natasya, nol kasus harus menjadi target mutlak karena setiap kejadian keracunan adalah indikator kegagalan sistem keamanan pangan yang berisiko menelan korban lebih luas.
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) turut mendesak pemerintah segera melakukan moratorium atau penghentian sementara program MBG. Program unggulan Prabowo itu dinilai tidak disertai perencanaan matang, sehingga menimbulkan risiko kesehatan bagi siswa, menambah beban bagi guru dan sekolah, sekaligus membuka potensi kerugian negara.
Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung mengatakan, kasus keracunan massal menjadi bukti lemahnya pengawasan MBG. “Ini soal menunggu giliran keracunan saja setiap daerah karena memang program MBG lemah perencanaan dan pengawasannya,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 24 September 2025.
FSGI mencatat persoalan MBG terjadi di 14 provinsi, mulai dari Aceh, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jakarta, hingga Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara. Masalah yang muncul beragam, dari makanan basi, ber-belatung, berbau tidak sedap, porsi minimalis, hingga temuan kecoa.
Badan Gizi Nasional (BGN) menolak desakan berbagai pihak untuk menghentikan sementara program MBG. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan akan melakukan perbaikan sembari tetap mengejar target penerima manfaat MBG. Menurut dia, pemerintah dilema antara melengkapi sumber daya manusia agar program berjalan dengan lancar, atau mengejar target jumlah penerima manfaat. Ia memilih mendahulukan mengejar target jumlah penerima manfaat. “Utamanya adalah bagaimana target bisa dipenuhi,” kata Dadan di kantornya, Jakarta, pada Senin, 22 September 2025.
Mengenai maraknya kasus keracunan, Dadan mengaku memahami banyak pihak yang khawatir. Dadan berseloroh setiap hari tidak bisa tidur nyenyak lantaran risau, takut ada siswa yang keracunan. Meski demikian, bagi Dadan, kasus keracunan yang saat ini terjadi masih dalam batas wajar. Ia menyebutkan total sajian makanan keracunan hanya 4.711 porsi dari 1 miliar porsi yang sudah dimasak selama sembilan bulan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini berjalan. “Jadi, alhamdulillah sebagian besar anak memang senang dengan program makan bergizi,” katanya.
Ia kemudian memaparkan sejumlah perbaikan yang akan dilakukan untuk mengatasi terulangnya kasus keracunan. Beberapa di antaranya seperti membentuk tim investigasi kasus keracunan MBG, menghentikan sementara setiap dapur yang bermasalah, dan memperpendek jangkauan pemantauan.
BGN juga akan membuka kantor di setiap kabupaten dan kota guna memperpendek jarak pemantauan. Kantor ini ditargetkan akan beroperasi mulai 2026. Saat ini, katanya, pengawasan masih dilakukan terpusat oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN. “Kami setiap hari berkomunikasi langsung dengan SPPG,” kata Dadan.
Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro juga menyatakan pemerintah mendengar masukan dari berbagai elemen masyarakat mengenai pemberhentian sementara hingga evaluasi total MBG. Pemerintah, kata dia, berupaya menanggulangi masalah keracunan. Namun, Juri menekankan pemerintah tidak bisa menghentikan program ungulan Presiden Prabowo itu secara total.
“Sambil jalan kami perbaiki, tapi tidak perlu menghentikan secara total,” katanya sambil menambahkan, “Kata Presiden Prabowo Subianto, MBG harus betul-betul menjadi program yang memang dibutuhkan anak-anak.” Juri mengatakan pemerintah tak mau program MBG ini mengalami demoralisasi akibat kasus keracunan makanan. “Pasti akan kami cari jalan keluar untuk mengatasi kejadian yang tidak diharapkan ini,” tutur dia.
Dinda Shabrina, Dede Leni Mardianti, Nandito Putra, Alfitria Nefi Pratiwi, Hendrik Yaputra, dan Aqila Izatul berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Sosiolog IPB Ingatkan Potensi Pembangkangan Sipil dari Gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk
