Belakangan ini, suhu politik di Indonesia lagi panas-panasnya, gengs. Demonstrasi gede-gedean di berbagai kota sukses bikin banyak pihak gelisah. Nah, Kementerian Perdagangan (Kemendag) ikut buka suara soal imbas kericuhan ini ke distribusi bahan pokok. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shofwan, santai aja bilang kalau dampaknya, “enggak begitu signifikan” kok. Pernyataan ini ia sampaikan di Graha Mandiri, Senin, 1 September 2025 lalu.
Tapi biar makin tenang, Kemendag nggak tinggal diam. Mereka udah punya jurus ampuh: ngundang para pemasok bahan pangan, khususnya beras, buat kumpul bareng sama pengusaha retail modern. Pertemuan akbar ini rencananya bakal digelar satu-dua hari ke depan, biar semua lancar jaya.
Eits, nggak cuma soal harga cabai atau beras, Iqbal juga menyoroti aksi demonstrasi yang makin panas dan sayangnya berujung pada penjarahan di beberapa rumah pejabat negara. Kemendag, tegas Iqbal, berkomitmen penuh buat njamin keamanan, termasuk di pusat-pusat perbelanjaan. “Kan memang sudah tugasnya pemerintah,” cetusnya kalem, seolah ngingetin bahwa ini memang tanggung jawab mereka.
Jadi, keramaian ini bermula sejak Senin, 25 Agustus 2025, ketika gelombang unjuk rasa masif mulai menyapu berbagai daerah. Awalnya, niatnya baik: memprotes besaran tunjangan anggota DPR yang dirasa kurang pas. Tapi, namanya juga massa, kondisi makin memanas dan akhirnya berubah jadi kerusuhan plus aksi penjarahan di mana-mana pada Kamis, 28 Agustus 2025. Duh, kok bisa gitu ya?
Jangan kira cuma Jakarta yang rusuh. Efek domino demonstrasi ini menyebar ke Solo, Bandung, Semarang, sampai Nusa Tenggara Barat (NTB). Tapi dari semua kericuhan, yang paling bikin geleng-geleng kepala adalah insiden di Makassar. Gedung DPRD Kota Makassar sampai dibakar, dan parahnya lagi, tiga staf meninggal dunia. Ngeri banget, kan?
Melihat situasi makin nggak kondusif, akhirnya Presiden Prabowo Subianto angkat bicara. Pada Minggu, 31 Agustus 2025, beliau menegaskan bahwa ada upaya di balik layar yang mengarah ke tindakan melawan hukum, bahkan sampai level makar dan terorisme, lho! Pernyataan ini keluar setelah seminggu penuh demonstrasi yang berujung ricuh.
Di satu sisi, Prabowo juga nggak lupa ngingetin kalau pemerintah sangat menghormati kebebasan berpendapat. Ini sesuai dengan United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Menurut beliau, aspirasi murni dari rakyat itu wajib dihormati.
“Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi,” kata Prabowo tegas, yang saat itu didampingi pimpinan partai politik di Istana pada Minggu, 31 Agustus 2025. “Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa ada gejala tindakan-tindakan melawan hukum. Bahkan ada yang mengarah pada makar dan terorisme.” Waduh, serem juga ya kalau udah disebut makar dan terorisme!
Penulisan artikel ini dibantu oleh duo kece, Eka Yudha Saputra dan Vedro Imanuel Girsang.
Pilihan Editor: Unjuk Rasa Warga Indonesia Meluas di Berbagai Negara
Ringkasan
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan bahwa demonstrasi yang meluas tidak berdampak signifikan pada distribusi bahan pokok. Meskipun demikian, Kemendag akan mengundang pemasok bahan pangan, terutama beras, dan pengusaha retail modern untuk pertemuan guna memastikan kelancaran pasokan.
Kemendag juga menyoroti aksi demonstrasi yang berujung pada penjarahan dan menegaskan komitmennya untuk menjamin keamanan, termasuk di pusat-pusat perbelanjaan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa terdapat indikasi tindakan melawan hukum, bahkan mengarah pada makar dan terorisme, di balik demonstrasi tersebut.
