Waduh, ada info penting nih dari Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara! Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025, anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang udah digelontorkan ternyata tembus Rp 571,5 triliun. Angka segini tuh udah 66,1 persen lho dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang dipatok Rp 864,1 triliun. Kerennya, realisasi tahun ini lebih gede dibanding periode yang sama tahun lalu yang cuma Rp 562,1 triliun.
Tapi, eits, jangan seneng dulu! Meski duit TKD lancar jaya, Pak Suahasil malah bilang belanja daerah kita agak lelet. Bahkan, dalam paparan Kementerian Keuangan, belanja daerah ini terkontraksi sampai 14,1 persen, bikin kaget. “Namun kalau kita lihat, belanja daerah itu lebih lambat dibandingkan tahun lalu,” kata Suahasil saat konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 22 September 2025.
Pak Suahasil pun merinci, ada penurunan di beberapa pos belanja. Belanja pegawai per akhir Agustus 2025 cuma Rp 281,0 triliun, turun 1,5 persen dari Agustus 2024 yang mencapai Rp 285,2 triliun. Belanja barang dan jasa juga melorot jadi Rp 170,1 triliun, atau turun 10,6 persen dari Agustus 2024 yang di angka Rp 190,2 triliun.
Yang lebih ngeri lagi, belanja modal anjlok 32,6 persen, dari Rp 66,5 triliun di Agustus 2024 jadi Rp 44,9 triliun di Agustus 2025. Terus, belanja lainnya ikut merosot 30,7 persen, dari Rp 185,3 triliun pada Agustus 2024 kini tinggal Rp 128,4 triliun pada Agustus 2025. Lumayan jauh, kan?
Nah, kenapa sih kok jadi lemot gini belanja daerahnya? Menurut Pak Suahasil, ada dua penyebab utamanya. Pertama, karena di tahun 2025 ini banyak banget pergantian kepemimpinan, mulai dari level gubernur sampai wali kota. Kedua, ada kebijakan efisiensi atau pencadangan yang dikeluarkan pemerintah pusat lewat Instruksi Presiden (Inpres) 1 tahun 2025. “Bisa jadi ini ada perlambatan karena pergantian kepemimpinan, juga ada perlambatan karena kebijakan pencadangan yang kami keluarkan lewat Instruksi Presiden (Inpres) 1 tahun 2025,” jelasnya.
Efek dari melambatnya belanja daerah ini bikin duit pemerintah daerah yang ngendon di perbankan jadi makin banyak. Per akhir Agustus 2025, dana Pemda di bank-bank mencapai Rp 233,11 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Agustus 2024 yang ‘hanya’ Rp 192,57 triliun.
Melihat kondisi ini, Pak Suahasil pun berharap pemerintah daerah bisa tancap gas. “Karena itu kami berharap pemerintah daerah akan belanja lebih cepat dalam sisa waktu tiga bulan ke depan,” pungkasnya. Jadi, semoga sisa tahun ini Pemda bisa lebih ngebut ya!
Pilihan Editor: Sumber Masalah Protes Publik Terhadap Kebijakan Anggaran Sri Mulyani
