KlikMojok.com – Kabar panas dari kancah perpolitikan nasional! Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini dihadapkan pada sebuah ganjalan serius: gelombang tuntutan dari masyarakat sipil yang terangkum dalam “17+8 Tuntutan Rakyat“. Bukan sekadar wacana, ini adalah gerakan yang siap menagih janji dan perubahan.
17+8 Tuntutan Rakyat ini sejatinya adalah kompilasi dari berbagai aspirasi warga yang sudah lama berseliweran, dan puncaknya meledak dalam demonstrasi besar-besaran yang mengguncang Tanah Air pada akhir Agustus hingga awal September 2025 lalu. Gerakan ini bukan kaleng-kaleng, tapi representasi suara publik yang patut diperhitungkan.
Detailnya, tuntutan ini dibagi dua: ada 17 poin jangka pendek yang punya batas waktu super ketat, yaitu 5 September 2025, dan delapan poin tuntutan jangka panjang yang diharapkan terealisasi paling lambat 31 Agustus 2026. Jadi, PR-nya banyak dan deadline-nya pun beragam.
Nah, biar transparan dan bisa dipantau rame-rame, 17+8 Tuntutan Rakyat ini bisa diintip progresnya langsung di laman Bijak Memantau melalui tautan https://bijakmemantau.id/tuntutan-178. Ini adalah langkah bagus agar masyarakat tetap awas dan tidak buta informasi.
Sayangnya, berdasarkan pemantauan per hari ini, Sabtu (6/9/2025), laman tersebut menunjukkan fakta yang bikin kening berkerut. Dari sekian banyak tuntutan itu, baru tiga poin saja yang berhasil dipenuhi oleh pemerintahan Prabowo. Sisanya? Sebanyak 11 tuntutan masih “baru mulai”, tiga poin “malah mundur” alias progresnya malah melambat, dan delapan tuntutan lainnya bahkan “belum digubris” sama sekali. Duh, PR-nya kok numpuk banget?
Lantas, dengan kondisi yang serba maju-mundur begini, mungkinkah seluruh poin Tuntutan Rakyat ini bisa dipenuhi oleh pemerintah? Pertanyaan ini tentu jadi topik hangat di meja diskusi.
Baca juga: Daftar 17+8 Tuntutan Rakyat yang Telah Dipenuhi oleh Pemerintah, Apa Saja?
Kata Pengamat, Bisa Nggak Sih?
Pengamat politik, Hendri Susanto, optimistis bahwa 17+8 Tuntutan Rakyat ini sebetulnya sangat mungkin diwujudkan oleh pemerintahan Prabowo. Menurutnya, tuntutan-tuntutan ini justru jadi masukan berharga banget untuk sistem Trias Politica Indonesia. Ini bukan cuma PR, tapi juga semacam rapor yang harus diisi dengan baik.
Sekadar informasi nih buat yang belum tahu, Trias Politica itu adalah konsep pembagian kekuasaan negara jadi tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Eksekutif dipegang presiden, wakil presiden, dan para menteri. Sementara yudikatif itu ranahnya MA, MK, dan KY. Jadi, tuntutan ini sebenarnya menyentuh semua lini kekuasaan.
Bagi Hendri, merealisasikan 17+8 Tuntutan Rakyat adalah kewajiban mutlak pemerintah. Namun, ia juga realistis bahwa semua itu butuh proses dan waktu, tidak bisa instan. “Saat ini kita butuh saling percaya antara pemerintah dan rakyat. Sehingga bila dua kekuatan ini (pemerintah dan rakyat) bersatu kan, akan baik dan bagus untuk Indonesia,” katanya kepada Kompas.com, Sabtu (6/9/2025). Jadi, kuncinya di kolaborasi dan saling percaya.
Senada dengan Hendri, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio juga menyampaikan pandangan yang sama soal potensi pemenuhan penuh 17+8 Tuntutan Rakyat. “Tentunya harusnya bisa ya,” ujarnya saat dihubungi terpisah oleh Kompas.com pada hari yang sama.
Baca juga: Catatan September Hitam Indonesia: Tragedi 1965, Kematian Munir, hingga 17+8 Tuntutan Rakyat
Namun, di balik optimisme itu, Agus Pambagio juga melontarkan “tapi” yang cukup menohok. Menurutnya, implementasi semua tuntutan ini bakal menghadapi tembok tebal yang namanya korupsi. Selama praktik korupsi masih mengakar kuat di Indonesia, jangan harap 17+8 Tuntutan Rakyat bisa berjalan mulus. Ini jadi batu sandungan terbesar yang menghadang.
Kalau korupsi masih merajalela, Agus sangsi kalau tuntutan ini bakal terealisasi dengan baik. Paling-paling, cuma “ala kadarnya” saja, persis seperti yang sering kita lihat sejak era Reformasi. “Kalau korupsi tidak ditanggulangi, sekarang kan tidak ditanggulangi, cuman di mulut doang. Ya tidak akan pernah bisa,” tegasnya tanpa tedeng aling-aling.
“Jangankan 17+8, mau 100 atau berapa (tuntutan) juga enggak akan bisa,” sambungnya, menunjukkan betapa pesimistisnya ia jika masalah korupsi tak diseriusi. Tentu saja, ini adalah tamparan keras bagi siapa pun yang merasa berkepentingan dengan kemajuan bangsa.
Agus menegaskan bahwa poin-poin dalam tuntutan ini bukanlah hal yang aneh-aneh atau muluk-muluk. Sebaliknya, ini adalah aspirasi yang sangat wajar dan realistis dari masyarakat sipil. Pejabat publik, menurutnya, wajib keras memutar otak untuk mencari solusi konkret atas berbagai masalah yang disuarakan oleh rakyat.
Mengingat ini adalah kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tuntutan-tuntutan tersebut, maka peran masyarakat sipil untuk terus mengawal progresnya jadi sangat krusial. “Harus, harus mengawal. Harus mendesak terus,” jelas Agus. Jadi, bola panas kini ada di tangan pemerintah, dan mata publik tak akan berkedip sedikit pun.
Baca juga: Cara Pantau Progres 17+8 Tuntutan Rakyat, Klik Link Ini
Baca juga: Cara Buat Foto Pink-Hijau untuk Dukung 17+8 Tuntutan Rakyat
