Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menjelaskan lembaganya mendapat mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyosialisasikan program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Mandat itu disampaikan melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. “Saya diminta bicara banyak hal,” kata Budiman saat ditemui di kantornya, Grand Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 24 September 2025.
Budiman mengatakan sejak awal pemerintahan Prabowo, BP Taskin mendapat tugas memetakan kantong kemiskinan serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Saat ini BP Taskin mencatat ada 131 kota/kabupaten yang masuk kategori kantong kemiskinan. Dari jumlah itu, Badan Gizi Nasional (BGN) meminta BP Taskin menyiapkan 1.000 titik di setiap daerah untuk pembangunan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Budiman, BP Taskin hanya berperan mempercepat proses, sementara anggaran pembangunan SPPG tetap di tangan BGN. “Kami sifatnya mengakselerasi,” ujarnya. Ia menambahkan, permintaan pembangunan SPPG datang hingga ke kawasan pegunungan, seperti Papua Pegunungan. Namun, pembangunan di daerah tertinggal tidak bisa disamakan dengan di kota. “Ada fleksibilitas, karena sering kali penerima manfaatnya kecil,” kata dia.
Budiman menegaskan SPPG tidak wajib dibangun di kawasan 3T karena keterbatasan infrastruktur. “Kompleksitas geografi. Bahkan kalau perlu mengoptimalkan kantin sekolah setempat,” ujarnya.
Ia juga menyebut BP Taskin mendampingi pemerintah daerah agar percepatan pengentasan kemiskinan tercapai. “BP Taskin berfungsi seperti berbagai institusi terkait persoalan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Selain itu, Budiman memperkenalkan konsep pemberdayaan ekonomi biru berbasis aglomerasi. Konsep Semi Closed-Look Supply Chain Aglomerasi ini, menurutnya, menempatkan masyarakat miskin sebagai bagian utama rantai pasok. Dalam program MBG, ia mendorong makanan bersumber dari daerah sekitar.
BP Taskin memulai konsep ini di klaster Brebes-Cirebon-Indramayu-Kuningan, Lombok, dan sejumlah klaster lain. “Untuk klaster Brebes-Cirebon, kita akan memulainya dari industri pangan atau beras, dengan target petani-petani yang merupakan miskin ekstrem,” kata Budiman.
Pilihan editor: Mengapa Pemerintah Gagap Mengawasi Pemakaian Bansos
