Senin, 8 September 2025, panggung politik Indonesia benar-benar dibuat geger. Tiga berita paling menyita perhatian pembaca Tempo kemarin sukses jadi primadona, mulai dari drama reshuffle kabinet ala Presiden Prabowo Subianto yang bikin posisi Menteri Keuangan Sri Mulyani diganti, sampai wacana darurat militer yang tiba-tiba menguat di tengah riuhnya demonstrasi akhir Agustus 2025. Penasaran apa aja yang bikin heboh? Ini dia rangkuman lengkapnya!
Drama Reshuffle Kabinet ala Prabowo
Senin sore, 8 September 2025, Istana Negara jadi saksi bisu “kocok ulang” Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto. Lima menteri terpaksa angkat kaki dari jabatannya, diganti oleh wajah-wajah baru yang siap mengemban amanah. Plus, ada kejutan lain: terbentuknya satu kementerian baru yang super relevan, yaitu Kementerian Haji dan Umrah.
Siapa saja yang kena ‘tendang’? Daftar menteri yang harus pamit adalah Budi Gunawan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Arie yang sebelumnya menjabat Menteri Koperasi, Dito Ariotedjo si Menteri Pemuda dan Olahraga, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, dan Abdul Kadir Karding dari posisi Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Agak nyesek sih, tapi roda pemerintahan memang harus berputar, kan?
Lalu, siapa nih yang beruntung mengisi kekosongan? Ada Mochamad Irfan Yusuf yang kini resmi jadi Menteri Haji dan Umrah, ditemani Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Untuk pos strategis Menteri Keuangan, ada Purbaya Yudhi Sadewa. Sementara itu, Mukhtarudin dipercaya memimpin Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), dan Ferry Juliantono kini menakhodai Kementerian Koperasi.
Tapi tunggu, dramanya belum selesai! Posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang ditinggalkan Budi Gunawan masih misterius. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi cuma bilang, jabatan itu akan diisi secara ad interim alias sementara, tanpa mau membocorkan siapa sosok penggantinya. Sama halnya dengan calon Menteri Pemuda dan Olahraga yang katanya belum bisa dilantik karena masih “di luar kota.” Duh, bikin penasaran aja!
Curhat Sri Mulyani dan Momen Penggantiannya
Sebelum resmi “lengser,” kabar mundurnya Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan memang sudah berembus kencang. Konon, ia bahkan beberapa kali mengajukan pengunduran diri. Pemicunya? Insiden tak menyenangkan pada Ahad, 31 Agustus 2025, ketika rumahnya di Jalan Mandar, Bintaro, Tangerang Selatan, dijarah sekelompok massa. Peristiwa ini jelas bikin Sri Mulyani terpukul banget. Lewat akun Instagramnya, ia bahkan sempat curhat pilu tentang lukisan bunga hasil karyanya sendiri yang dijarah seorang pria berjaket merah. Sedih, kan?
Di hari yang sama, Ahad pagi itu, drama makin intens. Sri Mulyani disebut-sebut sudah menyampaikan niat resign-nya langsung ke Presiden Prabowo Subianto saat pertemuan di Hambalang, Bogor. Tak cukup sekali, ia kembali mencoba meyakinkan Presiden Prabowo soal pengunduran dirinya di sela rapat kabinet di Istana Negara. Tapi, Presiden tetap bergeming, menolak permintaannya.
Ironisnya, di tengah drama pengunduran diri yang berulang ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi justru membantah tegas. Usai pelantikan di Istana Negara pada Senin, 8 September 2025, Prasetyo bilang kalau penggantian Sri Mulyani itu bukan karena ia mundur, melainkan “atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi.” Wah, kok bisa beda versi ya?
Wacana Darurat Militer: Bikin Panas Dingin!
Selain drama reshuffle, publik juga digegerkan dengan wacana penetapan status darurat militer. Kabarnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sempat mengusulkan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Usulan panas tersebut diduga disampaikan dalam rapat terbatas di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, pada Jumat, 29 Agustus 2025, seperti yang didapat Tempo dari beberapa pejabat.
Mendengar saran tersebut, Presiden Prabowo tak langsung mengiyakan. Ia sempat meminta pertimbangan dari seorang jenderal purnawirawan. Namun, gelombang penolakan terhadap ide ini justru datang bertubi-tubi dari berbagai pihak. Mulai dari orang-orang dekat Prabowo, para menteri, petinggi partai politik, hingga sejumlah pejabat negara bahu-membahu merayu Prabowo agar menolak draf darurat militer ini. Situasinya tegang!
Menanggapi isu yang beredar, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Frega Wenas Inkiriwang, angkat bicara. Dalam jumpa pers di Kemhan pada Senin, 8 September 2025, ia membantah keras adanya pembahasan atau bahkan rancangan darurat militer di internal kementeriannya. “Saya sudah mengecek ke biro hukum, perundang-undangan, hingga tata usaha. Tidak ada dokumen seperti yang diberitakan,” tegas Frega. Yah, semoga benar-benar hanya rumor, ya.
Eka Yudha dan Dani Aswara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Kapuspen TNI: Personel Bais Sedang Melaksanakan Tugas Intelijen
