Kabar soal dana desa dipangkas untuk tahun 2026 sempat bikin geger. Tapi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan tegas membantah isu tersebut. Menurutnya, alokasi anggaran untuk desa justru meningkat, meskipun angka dana desa dalam RAPBN 2026 terlihat menurun.
Jadi, begini duduk perkaranya: Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, dana desa memang ditetapkan sebesar Rp 60,6 triliun, angka ini sedikit “turun” dari Rp 71 triliun pada tahun 2025. Namun, ini bukan pemangkasan, guys! Penurunan itu digantikan dengan sebuah program baru yang keren banget, yaitu Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih, yang mendapat suntikan dana fantastis sebesar Rp 83 triliun.
Nah, kalau dijumlahkan, Rp 60,6 triliun (dana desa) ditambah Rp 83 triliun (Kopdes Merah Putih), totalnya mencapai Rp 143,6 triliun. Angka ini jauh lebih besar ketimbang total transfer dana desa tahun lalu yang hanya sekitar Rp 70-71 triliun. “Jika digabungkan antara dana desa Rp 60,6 triliun dan Kopdes Merah Putih Rp 83 triliun, jumlahnya lebih besar dari transfer dana desa tahun lalu yang Rp 70 triliun,” jelas Sri Mulyani dalam rapat bersama DPD RI, Selasa, 2 September 2025.
Biar enggak salah paham, Sri Mulyani juga menjelaskan perbedaan fokus kedua anggaran ini. Dana desa yang Rp 60,6 triliun tetap difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Mulai dari jalan desa, embung, posyandu, drainase, sampai Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang selalu dinanti masyarakat. Sementara itu, Kopdes Merah Putih dengan Rp 83 triliun-nya akan difokuskan pada kegiatan produktif. Ini adalah angin segar, karena desa-desa bisa dapat akses pembiayaan murah lewat bank daerah, dengan bunga pinjaman cuma 6 persen saja!
Harapannya sih, dengan adanya Kopdes Merah Putih ini, setiap desa bisa makin mandiri. “Kami harapkan setiap desa mampu mengelola koperasinya agar bisa tumbuh, berkembang, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya, menunjukkan visi pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Di sisi lain, gambaran RAPBN 2026 secara keseluruhan juga sempat jadi sorotan. Pemerintah menetapkan alokasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 650 triliun, memang terlihat menurun dari Rp 919 triliun pada 2025. Angka ini mencakup berbagai komponen seperti Dana Bagi Hasil (Rp 45,1 T), Dana Alokasi Umum (Rp 373,8 T), Dana Alokasi Khusus (Rp 155,1 T), Dana Otsus (Rp 13,1 T), termasuk Dana Desa (Rp 60,6 T), dan insentif fiskal (Rp 1,8 T).
Untuk membiayai belanja negara yang diproyeksikan, pemerintah menargetkan pendapatan sebesar Rp 3.147 triliun pada 2026, naik 9,8 persen dari proyeksi 2025. Sebuah target yang cukup menantang, karena Sri Mulyani sendiri mengakui pertumbuhan penerimaan negara dalam tiga tahun terakhir rata-rata hanya 5,6 persen.
Demi mencapai target ambisius ini, Sri Mulyani menyebut pemerintah bakal gencar mengoptimalkan penerimaan pajak. Caranya? Memanfaatkan sistem Coretax, memperkuat pertukaran data antar-lembaga, serta menggali potensi bea dan cukai, termasuk rencana memperluas cakupan barang kena cukai. “Kemudian mengeksplorasi potensi penerimaan dari bea cukai, termasuk intensifikasi bea masuk perdagangan internasional dan melanjutkan kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) dan memperluas cakupan barang kena cukai (BKC),” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga sudah memaparkan postur RAPBN 2026. Belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.786,5 triliun dengan defisit Rp 638,8 triliun, atau sekitar 2,48 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Beliau menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen kuat untuk menjaga efisiensi agar defisit tetap terkendali. “Pemerintah yang saya pimpin berjanji akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekan sekecil mungkin,” kata Prabowo dalam pidato penyampaian RAPBN di ruang sidang paripurna DPR, Jumat, 15 Agustus 2025.
Pilihan Editor: Pembatasan Live TikTok Membuat UMKM Tak Bisa Jualan
Ringkasan
Sri Mulyani membantah isu pemangkasan dana desa untuk tahun 2026. Alokasi anggaran desa justru meningkat melalui program Koperasi Desa (Kopdes Merah Putih) yang mendapat suntikan dana Rp 83 triliun. Dana desa sebesar Rp 60,6 triliun tetap dialokasikan, sehingga total anggaran untuk desa menjadi Rp 143,6 triliun, lebih besar dari tahun sebelumnya.
Dana desa akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, sementara Kopdes Merah Putih ditujukan untuk kegiatan produktif. Pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp 3.147 triliun untuk membiayai belanja negara dalam RAPBN 2026. Secara keseluruhan, belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.786,5 triliun dengan defisit 2,48 persen terhadap PDB.
